Akhirnya Warga di Plreret, Bantul Mencabut Larangan Tinggal Bagi Warga Nonmuslim

0
364
Menag Lukman Hakim Saifuddin

Awalnya, Slamet bersama istri dan dua anaknya ditolak mengontrak rumah di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY hanya karena ia memeluk agama Katolik. Akibat penolakan tersebut, Slamet mengaku trauma dan akhirnya pindah ke daerah lain.

Namun akkhirnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan kasus pelukis Slamet Jumiarto yang mendapat penolakan menempati rumah kontrakan dari warga Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, DIY, hanya karena beda agama, sudah selesai dengan damai. Warga telah mencabut larangan tinggal bagi warga nonmuslim.

Menag mengatakan, camat, lurah, dan
kepala dusun (kadus) membahas kasus diskriminasi agama itu lewat
musyawarah dengan para pihak terkait. Pertemuan itu juga dihadiri
perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Slamet Juniarto. Setelah
melalui proses dialog, pegiat masyarakat akhirnya bisa memahami dan
mencabut ketentuan larangan tinggal warga nonmuslim.

“Alhamdulillah
semua bisa dimusyawarahkan dan ada titik temu. Bahkan kearifan
masyarakat itu sendiri yang mampu menyelesaikan permasalahan. Ini hanya
kesalahpahaman,” kata Menag usai kegiatan peringatan Isra Mikraj di GOR
Pandawa, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu
(3/4/2019).

Menag
mengatakan, pada hakikatnya tidak boleh ada larangan perbedaan etnis,
suku, bahkan agama, untuk tinggal bersama-sama di seluruh wilayah
Indonesia. Realitas keberagaman yang terjadi di Indonesia ini tidak
hanya dimulai 1-2 tahun atau 10-20 tahun lalu, tetapi sudah sejak
ratusan tahun yang lalu.

“Indonesia merupakan bangsa yang
majemuk, sangat beragam, dan selama ini tidak ada persoalan. Tidak hanya
suku, etnis tetapi juga agama yang dianut. Ini jati diri kita yang
beragam,” katanya.

Sementara itu, untuk memastikan kondisi lebih
kondusif, pihaknya sudah meminta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag
Yogyakarta dan Kepala Kantor Kemenag Bantul untuk ikut mengawal proses
tersebut.

“Alhamdulilah semua bisa legowo, berjiwa besar. Masyarakat setempat memberikan hak kepada pihak lain meski beda,” katanya.

Untuk
memastikan situasi serupa tidak terjadi di daerah lain, dikatakannya,
pemerintah melalui instansi terkait terus memantau. “Kami bersyukur ada
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kita ambil hikmahnya, petik
pelajarannya. Bukan kecolongan, mungkin karena ketidakpahaman,” katanya.

Dia
juga memastikan kasus tersebut tidak berhubungan dengan ideologi
kelompok tertentu. “Sama sekali tidak ada sifatnya ideologis, bahkan
radikal karena ketika kami minta agar dicabut, mereka langsung mau,”
katanya.

“Baru kali ini dan di tempat ini saya mendapatkan penolakan hanya gara-gara nonmuslim karena pas ngontrak di Kota (Yogyakarta) tidak masalah. Terus saya rasa ini ironis dan aneh ya, karena harusnya intoleransi seperti ini perlu dihindari supaya di mata nasional, Yogyakarta dipandang baik,” kata Slamet. (INT)

Leave a Reply