Hakim Artidjo Purna Tugas Banyak Koruptor Ajukan PK

0
326
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar,

ICW mencatat sebanyak 24 terpidana kasus korupsi tengah menempuh dan mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni PK ke Mahkamah Agung agar narapidana korupsi bisa lolos dari jeratan hukum pidana korupsi.

“Hampir keseluruhan narapidana yang mengajukan PK tersebut justru mendaftarkan permohonannya sesaat setelah Hakim Artidjo purna tugas per Mei 2018 lalu,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan seperti dikutip Antaranews, Rabu (13/3/2019).

“Namun, sejak Artidjo purna tugas, sebanyak 21 narapidana korupsi
mengajukan PK ke MA, namun tiga narapidana lainnya mengajukan PK
sebelum Artidjo pensiun,” tuturnya.

Menurut dia, selama bertugas di MA, Hakim Artidjo memang sosok
hakim yang cukup ditakuti oleh koruptor. Bukannya memperingan, upaya
banding yang dilakukan koruptor saja justru malah diperberat jika
ditangani olehnya.

“Terkait
dengan PK, rekam jejak Artidjo pun patut untuk diapresiasi. Kami
mencatat sejak 2009 sampai Artidjo pensiun sedikitnya ada sepuluh
narapidana korupsi yang ditolak permohonan PK-nya,” ujarnya.

Terhitung sejak periode 2007 sampai 2018, ada sebanyak 101
narapidana yang dibebaskan, 5 putusan lepas, dan 14 dihukum Iebih ringan
daripada tingkat pengadilan pada fase PK.

Artidjo sendiri dikenal sebagai seorang Hakim Agung sekaligus
Ketua Kamar Pidana yang kerap memberikan vonis berat pada pelaku
korupsi. Terhitung sejak bertugas di MA, Artidjo telah menyidangkan 842
pelaku korupsi dengan mayoritas putusan tergolong sangat berat.

Ketegasan Artidjo pernah dirasakan mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi, Akil Mochtar. Saat itu, permohonan kasasinya ditolak
sehingga dirinya tetap dihukum seumur hidup.

Selain itu, ada nama Luthfi Hasan lshaaq (LHI), mantan Presiden
Partai Keadilan Sejahtera, yang menerima keputusan serupa. Sebelumnya,
LHI divonis 16 tahun, akan tetapi MA memperberat vonisnya menjadi 18
tahun dan menambah hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

ICW sendiri menilai, PK sejatinya memang merupakan hak dari narapidana yang dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi tidak jarang PK justru dimanfaatkan oleh pelaku korupsi sebagai salah satu jalan pintas agar terbebas dari jerat hukum.

Padahal, dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP telah tegas mengatur mengenai syarat jika seseorang ingin mengajukan PK, yakni pertama jika terdapat keadaan/novum baru, kedua putusan yang keliru, dan ketiga ada kekhilafan dari hakim saat menjatuhkan putusan.

“Namun, dalam beberapa kesempatan syarat itu kerap diabaikan,
sehingga putusan yang dihasilkan dinilai jauh dari rasa keadilan bagi
masyarakat,” ujarnya.

Dari catatan ICW, 24 terpidana korupsi yang saat ini tengah
mengajukan PK, merupakan terpidana korupsi yang berasal dari berbagai
macam latar belakang kasus.

Di antaranya, Rico Diansari (perantara suap gubernur Bengkulu) yang
dihukum selama 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta, Bupati Rokan Hulu
Suparman (menerima suap RAPBD) yang divonis 4,5 tahun dan denda Rp200
juta, Wakil Rektor UI Tafsir Nurchamid (pengadaan barang dan jasa proyek
instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan UI)
yang divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Anas
Urbaningrum (korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang) dengan bonus
14 tahun penjara denda Rp5 miliar, uang pengganti Rp57 miliar dan 5 juta
dolar AS; mantan Menkes Siti Fadilah Supari (pengadaan alat kesehatan)
yang divonis 4 tahun penjara denda Rp200 juta uang pengganti Rp1, 9
miliar; mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (korupsi penyelenggaraan
haji) yang divonis 10 tahun penjara denda Rp300 juta uang pengganti Rp1,
8 triliun.

Choel Mallarangeng (korupsi proyek pembangunan P3SON di bukit
Hambalang) yang divonis 3,5 tahun penjara denda Rp250 juta; mantan
anggota DPRD Sumut Guntur Manurung (suap DPRD Sumut) yang divonis 4
tahun penjara denda Rp200 juta uang pengganti Rp350 juta; Direktur
Keuangan PT PAL Saiful Anwar (suap penjualan kapal perang SSV kepada
instansi pertahanan Filipina) yang divonis 4 tahun penjara denda Rp200
juta.

Mantan Menteri ESDM Jero Wacik (korupsi dana operasional menteri) yang divonis 8 tahun penjara denda Rp300 juta uang pengganti Rp5 miliar; mantan Ketua DPD RI Irman Gusman (suap gula impor) yang divonis 4,5 tahun penjara denda Rp200 juta; mantan Hakim MK Patrialis Akbar (suap JR UU Peternakan dna Kesehatan Hewan) yang divonis 8 tahun penjara denda Rp300 juta uang pengganti 10 ribu dollar AS dan Rp4 juta; dan mantan anggota DPR RI Dewie Yasin Limpo (suap pembahasan anggaran proyek pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai) yang divonis 8 tahun penjara denda Rp200 juta. (INT)

Leave a Reply