Bekasi Lawyer Community (BLC) : Segera Cabut dan Revisi, Pengecualian SIKM

0
91
BLC Kota Bekasi

Aturan yang tertuang dalam surat nomor 490/609 tanggal 5 Juni 2020 perihal Pengecualian Kepemilikan SIKM yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta menuai kontroversi. Aturan tersebut dinilai diskriminatif.

Beredarnya Surat dari Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta cq. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta di berbagai media menarik perhatian para Advokat yang berdominisili di Jabodetabek.

Ketua Bekasi Lawyer Community (BLC), Husen Pelu, SH  menyayangkan dan memprotes Surat Edaran No. 490/-079 tertanggal 5 Juni 2020 tentang Pengecualian Kepemilikan SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) bagi para penegak hukum. Pasalnya dalam Surat Edaran tersebut tidak dicantumkan Profesi Advokat. Ia menyebut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum.

“ Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya setara dengan dengan Hakim, Jaksa dan Polisi atau dikenal dengan Catur Wangsa”  Ujar Pelu kepada integritasonline.com, Sabtu, ( 6/6/2020).

Husen pelu menambahkan bahwa, bahwa Advokat memiliki ruang kerja di seluruh Indonesia dimana ada kantor polisi dan pengadilan disitu pasti ada advokat dan sistem hukum saat ini sudah diatur sangat baik tentang tugas dan fungsi Advokat.

“Berdasarkan UU Advokat, saya  akan melayangkan surat resmi kepada Gubernur DKI Jakarta agar Surat Edaran No. 490/-079 tertanggal 5 Juni 2020 harus segera direvisi”  Tegasnya.

Bekasi Lawyer Community (BLC) adalah perkumpulan para advokat lintas organisasi advokat, yang berdomisili sekitar kota Bekasi namun sebagian besar anggotanya  beraktifitas di Jakarta setiap harinya.  (CPK)

Leave a Reply