Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Penjara

0
362
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara ditambah denda
Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap
sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana
Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi sejumlah Rp8,717 miliar.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan ketiga. Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp300 juta yang bila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan,” kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/4/2019).

Vonis
itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang
meminta agar Irwandi divonis 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500
juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa selama 3 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya,” tambah hakim Saifuddin.

Artinya, hakim menilai bahwa Irwandi hanya terbukti untuk dakwaan pertama dan kedua tapi tidak terbukti dalam dakwaan ketiga.

Dakwaan pertama Irwandi terbukti bersama salah satu tim sukses Irwandi dalam pilkada Gubernur Aceh tahun 2012 Teuku Saiful Bahri dan asisten pribadi Irwandi, Hendri Yuzal menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Pemberian
itu dimaksudkan agar Irwandi melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful
Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan
persetujuan terkait usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari
kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang
bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten
Bener Meriah.

Uang diserahkan Ahmadi dengan menggunakan sejumlah
kata sandi yaitu “zakat fitrah lebaran” secara bertahap melalui Teuku
Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Uang lalu ditransfer ke beberapa
orang yaitu Jason Utomo sebesar Rp190 juta untuk “DP ke-2 (medali)”,
Akbar Velati sebesar Rp173,775 juta untuk “DP ke-2 (jersey)”, dan ke Ade
Kurniawan dengan keterangan “pinjaman)” sebesar Rp50 juta. Sedangkan
sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amir kepada Teuku Saiful Bahri
yang diberikan kepada Teuku Saiful Bahri sebesar Rp36 juta dan Rp50,225
juta disimpan Teuku Saiful Bahri.

Dalam dakwaan kedua, Irwandi
Yusuf selaku Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 menerima gratifikasi
berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,717 miliar.

Namun,
hakim tidak setuju bahwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh tahun
2007-2012 bersama-sama dengan Izil Azhar alias Ayah Marine yang
merupakan orang kepercayaan Irwandi dan tim sukses Pilkada Gubernur Aceh
tahun 2017, menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp32,454
miliar.

“Menimbang terhadap gratifikasi dari Nindya Sejati Joint
Operation dari proyek dermaga bongkar dari Dana Biaya Konstruksi dan
Operasional Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Aceh yang dibiayai APBN sebesar
Rp32,454 miliar sebagaimana dalam dakwaan ketiga,” tambah hakim.

Alasannya, karena Izil Azhar alias Ayah Marine tidak dihadirkan sebagai saksi oleh JPU.

“Karena
statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang) dimana menurut Irwandi, Izil
Azhar baru menyerahkan diri ke KPK apabila mendapat izin dari Panglima
GAM sehingga belum dapat dipastikan dari jumlah penerimaan dari Izil
Azhar,” tambah hakim Titik Sansiwi.

Sedangkan terhadap Hendri Yuzal divonis 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan Teuku Zaiful Bahri divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta. (INT)

Leave a Reply