Hadapi Ketidakpastian Ekonomi, Pemerintah Upayakan Bisa Menarik Investor ke Dalam Negeri

0
4
Ilustrasi buruh

Pemerintah menyadari ketidakpastian ekonomi masih akan berlangsung selama pandemi covid-19 dan vaksinnya belum ditemukan. Oleh karena itu, berbagai upaya disiapkan pemerintah untuk bisa menarik investor ke dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya telah menyiapkan empat strategi untuk bisa menarik 143 perusahaan asing, yang berpotensial merelokasi usahanya ke Indonesia. Pasalnya, kata Airlangga, ke-143 perusahaan asing tersebut telah mengalami penurunan omset akibat pandemi covid-19, dan banyak yang berlokasi di China.

“Untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal guna menangkap peluang relokasi dari China ke Asia Tenggara, pemerintah menyadari pentingnya peningkatan iklim investasi dan daya saing Indonesia. Untuk itu pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan,” ujar Airlangga saat menjadi keynote speaker di acara HSBC Economic Forum, Rabu (16/9/2020).

Saat ini terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia. Di antaranya dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, China atau Tiongkok dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu.
 
Airlangga menjelaskan Indonesia memiliki lima daerah yang berpotensi untuk menjadi super hub. Kelima daerah itu yakni koridor Kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat, Koridor Bali-Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi Utara, Koridor Batam-Bintan-Karimun-Tanjung Pinang, dan Kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
 
Oleh karena itu, empat strategi disiapkan pemerintah untuk menarik investasi dari China ke Indonesia.
 
Pertama, melalui perbaikan regulasi perbaikan investasi melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Yang mana kata dia, rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah dalam proses finalisasi.
 
“Segera menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan DPR. Hal yang dasar, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja, dan kesejahteraan pekerja. Sekaligus peningkatan produktivitas kerja, serta peningkatan investasi,” jelas Airlangga.
 
Kedua, pemerintah menyusun daftar prioritas investasi. Menurut Airlangga penyusunan daftar tersebut tidak hanya menggunakan pendekatan siapa yang paling menguntungkan, tapi juga dengan memberikan fasilitas perpajakan dan non perpajakan kepada berbagai bidang usaha. Kriteria yang sudah disusun, di antaranya adalah industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, berteknologi tinggi atau hightech, dan berbasis digital.
 
Ketiga, pemerintah melakukan pengembangan koridor sepanjang Pulau Jawa bagian Utara. Pengembangan ini untuk menguatkan industri dan peningkatan konektivitas transportasi serta logistik. Koridor ini memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
 
Airlangga berharap di kawasan Jawa bagian Utara itu dapat mendorong pemanfaatan kawasan peruntukan industri sebagai pusat pengungkit pertumbuhan ekonomi baru, yang pada akhirnya mendukung investasi di sektor industri perdagangan dan jasa. “Serta meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing industri interkoneksi supply chain juga peningkatan value chain serta mengintegrasikan kawasan industri dengan sistem pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik,” ujarnya.
 
Keempat, dikatakan Airlangga yakni dengan membangun super hub sebagai sentra produksi perdagangan teknologi dan keuangan. “Melalui super hub di daerah-daerah tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemerataan ekonomi antar daerah. Keyakinan bahwa ekonomi Indonesia melalui kebijakan konkrit dan tepat akan dapat mengatasi tantangan yang sedang dihadapi di 2020. Bersama kita harapkan, ke depannya, ekonomi Indonesia semakin kuat dan sukses,” ujarnya. (HS)

 

Leave a Reply