ISC : Pemecatan Ketua KPU Terkesan Dipaksakan

0
26
ketua kpu arief-budiman

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua KPU RI Arief Budiman. Putusan DKPP tersebut terkait pendampingan Arief terhadap komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden.

“Teradu terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena di setiap kegiatan teradu di ruang publik melekat jabatan Ketua KPU,” demikian bunyi penggalan putusan DKPP dalam persidangan, Rabu (13/1/2021).

Arief Budiman buka suara soal pemecatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari posisi sebagai Ketua KPU RI. Arief merasa dirinya tak pernah melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan.

“Saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas pemilu,” ujar Arief kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Arief mengatakan belum menerima  surat keputusan dari DKPP secara lengkap sehingga dia akan pelajari dan bersikap pada putusan tersebut.

” kita tunggu saja surat keputusannya secara lengkap, kita pelajari barulah nanti bersikap ” Ujarnya .

Pemecatan Arief terkait pendampingannya terhadap komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden. Selain itu, Arief dinyatakan bersalah karena tetap menjadikan Evi Novida komisioner KPU.

Arief dinilai melanggar kode etik dan dinyatakan tidak pantas menjadi Ketua KPU. DKPP juga menilai sikap Arief terkesan mendukung perlawanan terhadap DKPP.

DKPP menjatuhkan putusan dengan mencopot Arief Budiman sebagai Ketua KPU. Berdasarkan hal tersebut, Arief melanggar Pasal 14 huruf c juncto Pasal 15 huruf a dan huruf b juncto Pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Sementara itu Direktur Eksekutif Integritas Studies Centre (ISC) Hendrik Sinaga, SH.MH menilai putusan DKPP terlalu gegabah dan berlebihan, kawan-kawan di DKPP terlalu bersemangat memutuskan perkara ketua kpu Arief Budiman mirip  kasus komisioner KPU Evi Novida DKPP main pecat saja ternyata bandingnya diterima itu menandakan ada  ketidak cermatan dalam memutus perkara.

“Kasus pemecatan Ketua KPU oleh DKPP mirip dengan Komisioner Evi Novida pembuktiannya dan dasarnya tidak kuat akan kandas di tingkat banding” Ujar hendrik kepada redaksi disekretariat ISC, Rabu, 13/1/2020.

Hendrik menambahkan agar DKPP seharusnya lebih bijak dan teliti dalam mengambil keputusan penting karena akan menjadi preseden buruk bilamana putusan DKPP yang memberhentikan ketua/komisioner KPU bilama tidak cermat dan terkesan terburu-buru.

“Preseden buruk bilamana setiap putusan DKPP dianulir ditingkat banding” tutup Hendrik yang juga tercatat sebagai Wakil Sekjen Himpuan Advokad/Pengacara Indonesia (DPP HAPI). (ISC)

 

Leave a Reply