Jokowi Tekankan Kehatian-hatian dalam mengelola APBN 2022

0
13

“APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,”

Demikian yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan di gedung MPR/DPR Senin, 16 Agustus 2021. Dengan berpakaian baju adat Baduy, Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.

Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha,”katanya.

Sampai saat ini, kata dia, pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Di 2022, Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Indonesia, kata dia, juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Strategi mengatur gas dan rem, kata dia, membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY).

Menurutnya, capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko, kata dia, adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Dia mengatakan reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.”Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurutnya, produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM juga membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.