KPK OTT Walikota Bekasi Rahmat Effendi!

0
4
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen.

KPK melakukan  operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Pepen sedang diperiksa.

“Wali Kota Bekasi dan beberapa orang yang terkait sedang dilakukan pemeriksaan,” kata Firli, Rabu (5/1/2022).

KPK menambahkan, pihak-pihak yang diamankan kemudian dibawa ke gedung KPK.

“Benar, informasi yang kami peroleh, Rabu (5/1/2022) sekitar jam 2 siang, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (5/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang jasa dan jual beli jabatan.
Hal tersebut dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Kamis (6/1/2022).
“Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,” kata Ali.
KPK menyebut total ada 12 orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Mereka yang terjaring OTT KPK berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Swasta dan sektor swasta.
“Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sebelumnya juga telah angkat bicara perihal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi.
“Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara,” kata Tjahjo.
Tjahjo menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah tanpa dasar. Tjahjo kemudian mengingatkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang telah dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Berdasarkan hasil survei tersebut, potensi penyalahgunaan fasilitas kantor terjadi di 99% instansi. Sementara itu, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi pada 100% instansi.
Bahkan, korupsi dalam promosi atau mutasi sumber daya alam suatu instansi berpotensi terjadi pada 99% instansi. Adapun suap dan gratifikasi berpotensi terjadi pada 98% instansi.

 

(IN)

Leave a Reply