KSP: Buzzer Tak Hanya Membela Kebijakan Pemerintah, Tapi Juga Kerap Mengkritisi

0
14
Keberadaan buzzer tak hanya membela kebijakan pemerintah, tapi juga ada yang kerap mengkritisi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya mengenai keberadaan buzzer atau pendengung. Menurut Donny, ia tidak pernah menyatakan keberadaan buzzer positif.

“Saya kan tidak pernah mengatakan kalau buzzer itu positif. Buzzer itu saya katakan efek yang tidak bisa dielakkan dari demokrasi,” kata Donny, Jumat (4/9).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan buzzer tak dapat dihindari. Menurutnya, para buzzer juga tak hanya membela kebijakan pemerintah, tapi juga ada yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah.

Ia pun menegaskan pemerintah atau pihak Istana Kepresidenan tidak pernah bersangkut paut dengan keberadaan buzzer di media sosial. Menurutnya, buzzer yang mendengungkan kebijakan pemerintah bekerja atas dasar inisiatif sendiri tanpa diorganisir oleh pihak Istana.

“Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka,” ujar Donny.

Donny mengatakan pihaknya juga tak pernah meminta para buzzer untuk menyampaikan sejumlah kebijakan atau pencapaian kinerja pemerintah. Kalaupun ada pihak-pihak yang membela atau mengkritik kebijakan ataupun pencapaian pemerintah, menurutnya, merupakan sesuatu yang alamiah.

“Ada pihak yang membela, ya memang begitu dinamika media sosial. Jangankan pemerintah, pribadi pun ketika diserang ada yang membela kan,” kata dia.

Kendati demikian, Donny tak menampik bahwa pemerintah menggunakan jasa influencer atau artis-artis yang menjadi key opinion leader di media sosial. Ia menyebut penggunaan influencer juga hanya dilakukan untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan atau informasi positif di media sosial.

“Influencer tidak dipakai untuk meneruskan pesan ke buzzer. Influencer dipakai untuk menyampaikan kebijakan pemerintah yang memang benar, begitu. Misalnya pariwisata, membantu sosialisasikan destinasi wisata, itu kan positif-positif saja, influencer kan banyak follower, subscriber,” ujarnya.

“Kalau menyampaikan hal positif kan tidak salah, tapi ketika memanipulasi fakta, fitnah, menyebarkan kebencian, itu tidak benar. Pemerintah tidak pernah menggunakan influencer untuk menyampaikan hal yang tidak benar,” kata Donny menambahkan. (PH)

Leave a Reply