Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Siap Terima Sanksi

0
4
Pemerintah bakal memberikan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin.

Pemerintah menegaskan bakal memberikan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin.

Sanksi ini berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Lalu penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Aturan ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Aturan mengenai sanksi tertuang di dalam Pasal 13A Ayat 4. Kemudian di dalam Ayat 5 disebutkan pengenaan sanki akan dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 dapat dikenakan sanksi administratif,” tulis Perpres sebagaimana, Sabtu, (13/02/2021).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mencatat hingga saat ini ada 85% tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi, dari total 1,4 juta.

“Saya bahagia, vaksinasi tembus 1 juta tenaga kesehatan, yang sudah datang 1,3 juta. Karena banyak yang darah tinggi, hamil, komorbid, dan pernah covid-19,” katanya di Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Dia berharap, vaksinasi untuk nakes ini bisa selesai lebih cepat dari perkiraan. Sebab, setelah nakes selesai vaksinasi, maka akan dilakukan vaksinasi gelombang kedua.

“Sehingga dengan demikian kita bisa mulai penyuntikan tenaga publik. Orang yang kerjanya bertemu orang banyak dan lansia. Lansia bisa dipercepat. Awal minggu ini sudah mulai. Saya juga dari RSCM, dokter usia 60-70 tahun, mereka disuntik sehat sekali,” harapnya.

(IN)

Leave a Reply