PBNU Dan GP ANSOR Desak Dubes Arab Saudi Minta Maaf

0
349
Osama-Dubes-Saudi

PBNU memprotes keras tweet yang diduga milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, yang isinya menyebut ‘organisasi sesat’. Ketum PBNU Said Aqil Siroj meminta pemerintah RI bertindak.

“Mendesak kepada Pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan Saudara Osama sebagai bagian dan sanksi atas tindakan yang gegabah dengan mencampuri urusan politik negara Indonesia,” kata Said Aqil dalam jumpa pers yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).

Menurut Said Aqil, Osama telah menyebarkan fitnah. Padahal, sebut dia, GP Ansor selaku organisasi induk Banser telah menjelaskan perihal pembakaran bendera HTI berkalimat tauhid oleh oknum Banser.

“Osama telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah al munharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang). Padahal terkait hal ini, GP Ansor sudah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dan SOP GP Ansor, bahkan kami keluarga Besar NU menyesalkan kejadian tersebut,” tutur Said Aqil.

Sementara GP Ansor ikut memprotes tweet yang diduga milik Dubes Arab Saudi Untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi. GP Ansor meminta pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meminta klarifikasi Dubes Saudi terkait cuitan yang mengaitkan aksi demo dengan pembakaran bendera tauhid.

Hal ini disampaikan dalam surat yang ditujukan ke Menlu Retno Marsudi. Surat tersebut tertanggal hari ini, Senin (3/12/2018), dan diunggah di akun Twitter Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam surat tersebut, turut dilampirkan screenshot cuitan yang diduga dari akun Dubes Arab yang diunggah pada Minggu (2/12) kemarin, pukul 13.05 WIB. Lampiran surat tersebut selanjutnya disebut ‘Unggahan’.

Ada empat poin yang dinyatakan GP Ansor dalam surat tersebut. GP Ansor menjelaskan tentang identitas mereka karena dalam cuitan Dubes Saudi dituliskan ‘organisasi yang menyimpang secara akidah’.

Yaqut menjelaskan bendera yang dibakar merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia  (HTI) organisasi yang dilarang di Indonesia. Dia menambahkan perkara itu sudah ditangani pihak kepolisian.  GP Ansor juga meminta Menlu Retno meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari Dubes Saudi terkait cuitan tersebut.

Berikut isi surat GP Ansor:

Salam silaturahim teriring do’a kami sampaikan semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT., serta dimudahkan dalam melaksanakan aktivitas sehari hari. Amien. 

Bersama ini, Kami, Pimpinan Pusat GP Ansor, merujuk kepada pernyataan dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, sebagaimana diunggah pada suatu akun media sosial Twitter, di hari Ahad, tertanggal 2 Desember 2018, pukul 13.05 WIB. Lampiran screenshot unggahan akun media sosial tersebut juga kami sertakan dalam surat ini (selanjutnya disebut “Unggahan”). 

Perkenankanlah kami menyampaikan permintaan dari Pimpinan Pusat GP Ansor kepada Menteri Luar Negeri, untuk dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan masalah Unggahan. 

Pimpinan Pusat GP Ansor dengan ini bermaksud menyatakan respon terhadap Unggahan, sebagai berikut: 

1. Gerakan Pemuda Ansor adalah Organisasi Keagamaan dan Kepemudaan yang berasaskan kepada Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan turut seta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas Unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebagai “organisasi yang menyimpang secara aqidah” dalam materi Unggahan. 

2. Bendera yang dibakar oleh salah satu anggota kami pada kegiatan acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, tertanggal 22 Oktober 2018 adalah bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI. 

HTI merupakan suatu organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik dan kekuasaan, serta telah dilarang Pemerintah di Indonesia dan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah.

3. Baik pelaku pembakaran tersebut, maupun pelaku yang menyelundupkan bendera yang dibakar pada acara kegiatan kami, sama sama sudah diproses di Kepolisian. Masalah ini telah diselesaikan secara hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

4. Kami dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan materi Unggahan dimaksud. 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.  (INT)