Perppu Pilkada, Kepastian di Tenggah Ketidakpastian Covid-19

0
56
pilkada serentak 2020

Pandemi Covid-19 datang bagai tamu tak diundang dan tetiba menjungkirbalikkan kehidupan normal menjadi kehidupan normal baru. Sontak seluruh manusia terkejut, Covid-19 ini bergerak menulari manusia yang satu kepada yang lainnya begitu massif, tidak terstruktur dan tidak sistematis. Bak dalam peperangan, pergerakan Covid-19  ini berhasil membuat gagap bahkan ahli strategi perang sekalipun.

Perang pun dimulai, strategi ditetapkan, dan bersiap menjalankan taktik untuk melawan musuh tak terlihat ini. Strategi pertama, Social Distancing untuk memutus pergerakan musuh yang begitu massif. Taktiknya melaksanakan aktivitas di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah.

Strategi Kedua, Kebijakan Kesehatan untuk membunuh musuh, melindungi tenaga kesehatan dan mengidentifikasi musuh tak terlihat ini. Taktiknya menyiapkan rumah sakit penanganan covid-19, menyiapkan alat pelindung diri tenaga medis, melakukan test cepat untuk mengidentifikasi penyebaran covid-19.

Strategi ketiga, menyiapkan “stimulus ekonomi” melalui Perppu No 1 Tahun 2020 untuk menjaga pertahanan masyarakat. Taktiknya membagikan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat selama masa pandemi, membiayai kebutuhan melawan covid-19 dan biaya memulihkan keadaan. Perang pun akan terus berlanjut sampai musuh berhasil dilumpuhkan sampai ke akar-akarnya. Untuk memenangkan peperangan, semua bergerak dalam satu komando. Setiap kesalahan membuat strategi maupun taktik dapat menimbulkan jatuhnya korban bahkan kalah dalam peperangan.  Untuk itu, tidak ada ruang salah dalam strategi maupun taktik. Ditengah peperangan melawan covid-19, Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 02 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Dalam Perppu ini terdapat beberapa revisi terhadap UU Pilkada sebelumnya yaitu Penetapan Pilkada diundur dan dilaksanakan pada Desember 2020, Penetapan Pilkada Lanjutan ditetapkan KPU bersama Pemerintah dan DPR, dan Penundaan Pilkada dapat dilakukan akibat bencana non alam. Pengaturan sebelumnya adalah dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada itu dikatakan bahwa Pilkada hasil Pilkada 2015 dilaksanakan pada September 2020, KPU dapat menetapkan penundaan Pilkada, Pilkada Lanjutan ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri atas usul KPU, dan Penundaan Pilkada dapat dilakukan akibat bencana.

Jika secara teliti mengamati UU Pilkada No 10 Tahun 2016, dan dihubungkan dengan terbitnya Perppu No 2 Tahun 2020 akan memunculkan beberapa pertanyaan, apakah terbitnya Perppu No 2 Tahun 2020 sebagai sebuah kegentingan yang memaksa?

Apakah terdapat kekosongan hukum sehingga harus diterbitkan Perppu? Jika UU tidak “ideal”, apakah jalan membuat “ideal” melalui penerbitan Perppu?

Singkatnya Perppu memiliki hierarki yang sama dengan UU. Perppu dibentuk jika dalam keadaan kegentingan yang memaksa tidak dimungkinkan untuk membuat UU sebab dibutuhkan secara cepat. Perppu bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan normal secepat mungkin. Kewenangan Penerbitan Perppu ada pada Presiden.

Kegentingan memaksa Perppu 02 Tahun 2020

Merujuk kepada putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan tiga kategori kegentingan yang memaksa, yaitu  :

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Terhadap kategori pertama yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Dalam UU Pilkada dikatakan bahwa terhadap Hasil Pilkada tahun 2015 akan dilaksanakan Pilkada pada September 2020, hal ini dianggap menjadi masalah hukum yang harus secara cepat diselesaikan.

Dalam perppu tersebut disebutkan bahwa Pelaksanaan Pilkada September 2020 ditunda dan akan ditetapkan dilaksanakan pada Desember 2020. Masalah hukum penetapan Pilkada pada September 2020 yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Pilkada memiliki mekanisme yang telah diatur pula secara eksplisit. Apabila timbul bencana, KPU dapat menetapkan penundaan Pilkada. Tidak ada kebutuhan yang mendesak harus menerbitkan Perppu untuk melakukan penundaan Pilkada. Justru dengan adanya Perppu tersebut mengakibatkan adanya ketidakharmonisan. Sebab kewenangan penundaan Pilkada yang ada pada KPU dan penetapan Pilkada Lanjutan ada pada Gubernur atau Menteri diambil alih oleh Presiden dengan menerbitkan Perppu. Tidak hanya itu, penetapan Pilkada Desember 2020 dengan kondisi covid-19 yang belum dapat dipastikan akan berakhirnya, kembali menuai kontroversi apabila nantinya bencana ini tidak kunjung selesai menjelang Desember 2020.

Terhadap kategori kedua, terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai.

Dalam Perppu 02 tahun 2020 terdapat perubahan bahwa Penetapan Pilkada lanjutan melalui KPU bersama dengan Pemerintah dan DPR. Dalam Perppu ini terdapat pula penambahan alasan penundaan Pilkada akibat adanya bencana non alam. Kewenangan Penetapan Pilkada lanjutan baik dalam Perppu maupun UU Pilkada telah memiliki mekanisme yang jelas.

Dalam UU Pilkada disebutkan Penetapan Pilkada Lanjutan dilakukan oleh Gubernur untuk Pilkada Kabupaten/Kota atas usul KPU Kabupaten/Kota atau Menteri untuk Pilkada Provinsi atas usul KPU Provinsi.

Perubahan kewenangan penetapan Pilkada lanjutan menjadi pada KPU bersama dengan Pemerintah dan DPR adalah mekanisme baru menggantikan mekanisme yang lama.

Sehingga sebenarnya tidak ada kekosongan hukum atau setidak-tidaknya UU tersebut telah memadai.

Kemudian kategori ketiga otomatis tidak terpenuhi sebab kategori ketiga mengatakan apabila terdapat kategori pertama dan kategori kedua dan tidak memungkinkan membentuk UU yang baru maka dapat diterbitkan Perppu.

Kategori pertama tentang kebutuhan mendesak akan mekanisme hukum tidak terpenuhi, dan kategori kedua tentang kekosongan hukum atau UU tidak memadai tidak juga terpenuhi. Sehingga kategori ketida dengan sendirinya tidak terpenuhi.

 

David V H Sitorus, SH.,MH

Sekretars PP GMKI

Leave a Reply