Sarifuddin Sudding : Vendor Serasa Kapolri Swasta

0
12
Sarifuddin Sudding - DPR RI

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Polri untuk mengevaluasi rekanan dalam program-program pengadaan. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Kemenkum HAM, Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Suding mengatakan, bahwa sumber anggaran Polri ada yang berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. Pada tahun 2020, kredit ekspor Polri mencapai  USD590 juta dengan 17 rincian kegiatan, dengan didominasi bidang elektronik.

“Banyak kredit ekspor di institusi kepolisian ini pada bidang elektronik,” kata dia, Rabu (24/6/2020).

Suding meminta Polri untuk mengevaluasi tersebut. Apalagi dia menerima laporan, bahwa para pengusaha yang menjadi rekanan Polri dalam proyek-proyek itu merupakan orang yang itu-itu saja alias orang yang sama.

Bahkan politikus PAN ini meminta agar pengusaha rekanan Polri tersebut ditertibkan lantaran mereka tidak hanya menjadi partner kerja sama bisnis. Lebih dari itu, lanjut dia, pengusaha rekanan itu mencoba mengatur institusi kepolisian sudah seperti Kapolri Swasta.

“Saya kira rekanan-rekanan di kepolisian ini perlu ditertibkan. Jangan sampai mereka bertindak sebagai Kapolri swasta yang mengatur-atur institusi kepolisian. dan sebagainya,” terang dia.

“Di tempat yang sama, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy menuturkan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait belanja barang yang melibatkan rekanan.

Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan blue print dan roadmap (peta jalan) terkait apa saja yang menjadi kebutuhan Polri di waktu yang akan datang.

“Kami ingin menyampaikan ke depan supaya efisiensi kita sudah menyiapkan blue print dan roadmap. Jadi 2021 kita sudah tahu barang apa yang harus kita beli. Vendor harus ke sana. Kita tidak mengikuti pada vendor lagi. Ini sedang disusun oleh Pak Asrena dan Pak Aslog,” ucap Gatot.

Gatot mengatakan, pengadaan barang dengan metode kredit ekspor pada 2020 sebenarnya sudah disusun sejak lima tahun lalu, tepatnya di 2014. Dia mengungkapkan, dari 17 item yang diadakan tahun 2020, cuma satu item yang merupakan peralatan elektronik.

“Kami lihat data Pak disitu ada 17 item yang elektronik hanya satu saja. Yaitu alat komunikasi Pak. Sedangkan yang lain ada kapal, water cannon,” urai dia.

Blue print yang disusun Polri juga untuk menghindari adanya kesan ‘rekanan atau vendor yang itu-itu saja’. Dengan demikian, ke depan rekanan yang akan bekerja sama dengan Polri, akan disesuaikan dengan barang yang dibutuhkan pada tahun itu.

“Terhadap rekanan yang itu-itu saja, maka kita membuat blue print sehingga tahun depan tidak banyak vendor.” tegas dia (IRS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 13 =