HENDARDI : KONSOLIDASIKAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

0
386

Sebagian besar pollsters
atau lembaga survey bereputasi telah melakukan finalisasi laporan polling hasil
Pemilihan Umum 2019 dan membuka ‘dapur data’ pada 20 April 2019, difasilitasi
oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).

Hitung cepat Pemilu 2019
yang dilakukan pollsters terpercaya tersebut menyimpulkan antara lain bahwa
pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.
Namun di sisi lain, Capres Prabowo semakin kencang melakukan klaim kemenangan
dalam Pilpres, bahkan sudah tiga kali melakukan deklarasi kemenangan.

Hasil hitung cepat versi
pollsters dimaksud jelas bukan hasil akhir hajatan elektoral kita, sebab hasil
resmi Pemilu secara konstitusional akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019.

Namun, hasil hitung cepat
merupakan prosedur ilmiah yang memberikan gambaran awal hasil Pemilu sekaligus
bagian dari kontrol ilmiah atas kinerja penghitungan hasil pemungutan suara,
sebagaimana juga menjadi tren elektoral di negara-negara demokratis dunia.
Selain itu, secara objektif sejarah elektoral kita menunjukkan bahwa hasil
hitung cepat pollsters tidak jauh berbeda dengan Pemilu.

Tiga kali deklarasi
kemenangan Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Prabowo nyata-nyata bermasalah,
pada aspek substantif maupun prosedural. Deklarasi tersebut secara faktual
diikuti klaim-klaim kemenangan para pendukungnya, terutama di dunia maya dan
forum-forum pengajian, dan propaganda-propaganda yang mendelegitimasi
penyelenggara Pemilu, mendestruksi secara sosial integritas Pemilu dan tata
kelola demokrasi Indonesia beserta perangkat institusi dan mekanisme di
dalamnya.

Merespons situasi tersebut,
seluruh elite politik dan kontestan hajatan elektoral mestinya menolak setiap
upaya untuk menarik mundur peradaban demokratis kita dan sebaliknya
memobilisasi seluruh sumber daya politik untuk menjadikan Pemilu 2019, Pemilu
kelima setelah reformasi 1998, sebagai kanal untuk mengkonsolidasikan demokrasi
Indonesia.

Jika kita cermati dinamika
politik di kubu Prabowo, terlihat nyata bahwa kekuatan-kekuatan politik yang
semakin ngotot mengklaim kemenangan dengan mengabaikan mekanisme dan
tahapan-tahapan elektoral formal yang sedang berlangsung—termasuk dengan melakukan
propaganda-propaganda delegitimasi dan kontra prosedur dan institusi demokrasi
konstitusional yang ada—justru bukanlah kekuatan infrastruktur politik resmi
seperti partai politik dan politisi-politisi kontestan Pemilu, melainkan
elit-elit ormas vigilante seperti FPI, tokoh-tokoh eks dan simpatisan HTI, dan
tokoh-tokoh Islam konservatif.

 Sangat tampak bahwa mereka melakukan
konsolidasi kekuatan dan jaringan semipolitik mereka dengan memanfaatkan figur
Prabowo dan jaringan politik formal di sekitarnya, dengan memproduksi narasi,
propaganda, bahkan hoaks-hoaks yang mendistorsi kebenaran dan membangun
kecurigaan, kebingungan, misinformasi dan disinformasi di tingkat warga
masyarakat.

Dalam situasi demikian,
seluruh partai politik pendukung para kontestan Pilpres dan kontestan Pemilu
hendaknya menjadikan Pemilu semata-mata untuk semakin mengkonsolidasikan
demokrasi kita dalam kerangka ideologi Pancasila dan konstitusi negara UUD NRI
Tahun 1945.

Seluruh penyelenggara
Pemilu–KPU, Bawaslu, DKPP dan Gakkumdu—hendaknya melakukan tugas dan fungsi
konstitusionalnya untuk mewujudkan keadilan elektoral dan menegakkan integritas
Pemilu. Seluruh aparatur keamanan negara hendaknya bekerja keras dan bertindak
tegas untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam
koridor hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Seluruh elemen masyarakat
sipil hendaknya melaksanakan fungsi-fungsi demokratisnya untuk terus mengawal
integritas Pemilu dan kinerja para penyelenggaranya di seluruh level.

Leave a Reply