Dalam sebuah unggahan di BreachForums, penjahat siber Bjorka, yang cukup terkenal di Tanah Air, membocorkan 19,5 juta data dengan nama ‘BPJS Ketenagakerjaan Indonesia, dugaan kebocoran data paspor lebih dari 34 juta masih belum puas para penjahat siber membobol kembali Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri lebih 337 juta data ditarik para penjahat siber untuk diperjualbelikan.
Tak hanya Lembaga, sekelas perbankan juga mereka coba retas seperti yang dialami Bank BSI yang sempat diserang hacker lebih dari 4 hari eror dan hari ini data 6 juta data NPWP bocor dan diperjualbelikan seharga 150 juta.
Direktur Eksekutif Integritas Studies Center (ISC) Hendrik Sinaga menilai bahwa pemerintah seperti kurang serius untuk menutup celah para penjahat siber beroperasi di Indonesia, padahal Indonesia memiliki badan khusus siber seperti BSSN belum lagi masih memiliki BIN sebenarnya sudah cukup dapat memberikan proteksi bahkan bisa menindak para oknum penjahat siber ini.
“Kebocoran data akan selalu terulang, bilamana pemerintah dan badan yang mengurusi persoalan penjahat siber tidak optimal yang rugi adalah masyarakat” Ujar Hendrik dalam keterangan persnya kepada integritasonline, rabu, 19/09/2024.
Hendrik khawatir bila data-data yang bocor ini disalahgunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknologi canggih dan membuat kepercayaan menjadi turun dan takut mengunakan perangkat digital atau teknologi karena semuanya mereka bisa lakukan kloning atau merekayasa.
“Mereka bisa membuat data asli tapi palsu untuk dipergunakan untuk transaksi yang berbasis online” Ujar Hendrik menambahkan.
Pemerintah sudah selayaknya menindak dengan keras para penjahat siber dengan bekerjasama dengan negara asing, karena penjahat siber bergerak sudah mengunakan lintas negara dalam melakukan kejahatannya. (IRS)
