Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-78 Persatuan Guru Besar Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) pada 25 November 2023, Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah Rosyidi, menegaskan soliditas PGRI di bawah kepemimpinannya, meski dihadapkan pada konflik internal dan kongres luar biasa (KLB) ilegal di Surabaya pada 3-4 November 2023.
Unifah memastikan bahwa pihaknya tidak gentar menghadapi konflik internal tersebut dan masih mendapat dukungan penuh dari pengurus PGRI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dukungan ini melibatkan 34 pengurus PGRI provinsi dan 514 pengurus PGRI kabupaten/kota.
Meskipun demikian, Unifah mengakui adanya manuver segelintir oknum pengurus PGRI yang berusaha memprovokasi dan memecah belah organisasi.
“Mereka hanya segelintir oknum yang telah dinyatakan diberhentikan sejak Oktober 2023 dan telah dibekukan kepengurusannya pada November 2023,” ungkap Unifah dalam konferensi pers di Gedung Guru Indonesia, Selasa (21/11/2023).
Unifah menegaskan bahwa perubahan kepengurusan PB PGRI tetap sah dan legal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0001597.AH.01.08. tahun 2023, tertanggal 20 November 2023, yang menyetujui perubahan perkumpulan PGRI.
Dalam keterangan pers tertulisnya, Unifah menyoroti klaim oknum tersebut yang menyatakan kepengurusan mereka telah disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU 0001568.AH.01.08. Tahun 2023. Unifah menegaskan bahwa klaim tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diterima dari pengurus provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Tim kuasa hukum PB PGRI, yang dipimpin oleh Maharani Siti Shopia, telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oknum tersebut kepada Bareskrim Polri.
“Kami berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh tim Bareskrim Mabes Polri sehingga tabir kebenaran kian terungkap dan tidak ada lagi oknum yang mengaku-ngaku sebagai PB PGRI yang sah,” pungkasnya. (RND)
