Presiden Jokowi dan Para Menteri telah memperbaharui pelaporan LHKPN ke KPK yang dibuka hingga 31 Maret 2024 yang lalu. Jumlah LHKPN setiap pejabat dapat dapat dikatakan banyak yang berubah seiring proses verifikasi yang dilakukan oleh KPK.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam LHKPN periodik 2023, harta Jokowi berjumlah Rp 95,8 miliar.
Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Senin (25/3/2024), LHKPN Jokowi itu masih dalam proses verifikasi. Total hartanya dapat berubah seiring proses verifikasi yang dilakukan KPK.
“Total harta kekayaan Rp 95.820.385.076 (Rp 95,8 miliar) dilihat disitus e-LHKPN KPK, Selasa, 2 April 2024.
Jumlah tersebut naik sekitar Rp 13,4 miliar jika dibandingkan LHPN tahun 2022. Pada LHKPN periodik 2022, Jokowi tercatat melaporkan harta Rp 82.369.583.676 (Rp 82,3 miliar).
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun periodik 2023 ke KPK. Dalam LHKPN 2023, Luhut tercatat punya harta Rp 1 triliun.
Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Rabu (25/3/2024), Luhut berada pada posisi keempat pejabat terkaya. LHKPN Luhut masih berstatus proses verifikasi.
Total harta kekayaannya masih bisa berubah seiring proses verifikasi yang dilakukan oleh KPK.
“Total harta kekayaan Rp 1.043.460.709.886 (Rp 1 triliun),” demikian tertulis di situs KPK.
Jumlah tersebut naik sekitar Rp 145 miliar jika dibandingkan LHPN pada 2022. Pada LHKPN periodik 2022, Luhut tercatat melaporkan harta Rp 897.656.844.079.
Berdasarkan data sementara, Menparekraf Sandiaga Uno menjadi pejabat dengan LHKPN 2023 tertinggi dengan total harta Rp 7,9 triliun. Posisi kedua ditempati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan harta Rp 2 triliun, pada posisi ketiga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan harta Rp 1,1 triliun, dan posisi keempat ada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan Rp 1 triliun. (Lena)
