Keluhan sulit dan mahalnya mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) ternyata tak cuma dialami para dokter, melainkan juga tenaga kesehatan lain termasuk perawat. Hal ini disampaikan jajaran Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia (LBPHI) kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat berdiskusi di rumah dinas Menkes di daerah Widya Chandra, Sabtu, 20/05/2023.
“Kita berterima kasih atas waktu diberikan Pak Menteri Kesehatan dengan menerima kami secara khusus di kediaman beliau untuk menyampaikan aspirasi kami mengenai dukungan reformasi kesehatan,” ujar Ketua LBPHI Gerardus Gegen.
“Keluhan STR sudah bukan rahasia umum terlalu berbelit-belit, ketika orang mau buat STR kombinasinya mesti berjenjang, ya kalau di keperawatan tuh dari DPK, DPD, DPW,” ujarnya.
Proses yang berjenjang ini disebutnya memakan waktu lama, terlebih diperlukannya surat rekomendasi untuk melengkapi izin praktik. Sayangnya, beberapa nakes akhirnya harus menunggu beberapa bulan untuk bisa bekerja.
“Bisa hampir mungkin berbulan-bulan, jadi itu memang saya tidak mengeneralisir tapi ada beberapa yang cepat, tapi ada yang lambat,” sambung Gegen.
Sementara itu Pengurus LBH lainya Sukendar, S.H,M.H, menambahkan bahwa reformasi kesehatan merupakan hal yang harus dilakukan dikarenakan banyaknya keluhan dari para tenaga kesehatan seperti apoteker, perawat dan dokter di seluruh Indonesia.
“Apoteker ngeluh ruwetnya urus STR, biaya uji kompetensi bisa capai Rp 15 juta hingga 17 juta, luar biasa memberatkan,” ujar Sukendar yang juga berprofesi sebagai advokat.
Sukendar bersyukur Menteri Kesehatan mau menerima keluhan dan masukan dari LBH Perawat Indonesia. “Pak Menteri menerima usulan LBHPI dan akan mengkaji secara mendalam,” ujar Sukendar.
