Jokowi Jawab Kritikan Keras PDIP terkait Kebijakan Food Estate

0
9

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab langsung kritik PDIP yang menyebut program Food Estate atau lumbung pangan sarat akan kepentingan golongan tertentu. Dan mengatakan bahwa food estate merupakan kejahatan lingkungan.

Jokowi menjelaskan bahwa program tersebut merupakan kerja beberapa kementerian. Jokowi juga menyatakan tetap melanjutkan program tersebut. Berikut sederet poin penjelasan Presiden Jokowi terkait program Food Estate yang dikritik PDIP.

“Jadi kita itu membangun food estate/lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan,” kata Jokowi Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Menurut Jokowi saat ini hampir seluruh negara saat ini tengah menghadapi krisis pangan. Seperti negara yang mengonsumsi gandum saat ini juga tengah menjadi masalah. “Problem harga juga naik drastis (gandum),” imbuhnya.

Begitu juga dengan negara yang mengkonsumsi beras tengah dihadapi masalah harga jual yang naik. Sehingga pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan pembangunan lumbung pangan.

“Setelah India setop gak ekspor lagi, semua yang makan beras, semua sekarang ini sudah masalah, harga naik,” tegas Jokowi.

Selain itu menurut Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga bangun lumbung pangan tidak mudah. Dimana banyak percobaan penanaman tanaman pangan yang gagal sehingga harus dilakukan beberapa kali. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, lalu Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling berhasil 25%, ketiga, ke enam ke tujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” sindirnya.

Selain itu Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar proyek Food Estate ini hanya dikuasai beberapa golongan. Menurutnya proyek ini dikerjakan oleh banyak pihak.

“Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknis Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu di Kementerian PUPR, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan. saya kira kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan,” paparnya.

“Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau belum berhasil itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi,” lanjutnya.