Ribuan pengemudi ojek online atau ojol melakukan demo di tiga titik Jakarta, yakni di Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (20/5/2025).
Demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, berakhir dengan audiensi bersama pejabat pemerintah.
Pemerintah mengeklaim audiensi tersebut menghasilkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan pengemudi ojol secara menyeluruh.
Deputi Bidang Koordinator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolkam, Asep Jenal Ahmadi, mengaku telah mencatat semua aspirasi dan akan membahasnya secara teknis bersama Kementerian Perhubungan.
Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan inti audiensi dengan perwakilan pengemudi ojol ini untuk menyerap aspirasi, dan akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
“Intinya kita menyerap aspirasi mereka, teman-teman dari mitra, kita serap. Tentu kita akan bahas berikutnya,” kata Dirjen Hubdat, Aan Suhanan, Selasa (20/05/2025).
Tuntutan yang diajukan meliputi permintaan penyesuaian tarif ojek online, potongan maksimal 10% oleh aplikator, serta kenaikan tarif untuk layanan pengantaran barang dan kurir.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Online Indonesia (Sepoi), Einstein Dialektika, mengatakan hasil audiensi menyepakati perlunya revisi regulasi seperti Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.
Regulasi ini di antaranya mengatur tata cara operasional pengemudi ojol, termasuk pengaturan penghentian sementara operasional (suspend).
Selain itu, Einstein menyebutkan pembahasan tarif, potongan harga, serta regulasi transportasi daring menjadi bagian dari poin yang akan dibahas ke depan. (HS)
