Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, pandemi Covid-19 secara luas menyapu berbagai sektor ekonomi. Dampak paling terasa adalah melorotnya kemampuan atau daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya pendidikan.
“Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di swasta,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini.
Sayangnya, dana yang digelontorkan pemerintah seperti tidak punya daya ungkit untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Padahal, daya beli itulah yang sejak awal menjadi concern pemerintah.
“Sejak awal digelontorkan Rp405,1 triliun, coba lihat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi. Sementara pendidikan tidak menjadi concern kebijakan,” imbuhnya.
Akibat lanjutan dari situasi ini, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun. Turunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan, bakal berdampak signifikan dalam angka IPM.
“Bila tidak ada yang mendaftar, pilihan berat lainnya adalah menutup sekolah atau kampus,” ujarnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 2/2020 pemerintah mengeluarkan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya, Rp75 triliun untuk kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan, serta Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.
Kementerian Keuangan bahkan menaikkan kembali anggaran Covid-19 tersebut hingga tiga kali. Pertama naik menjadi Rp677,2 triliun pada 3 Juni, kemudian naik lagi menjadi Rp695,2 triliun pada 16 Juni, dan terakhir naik menjadi Rp905,1 triliun pada 19 juni.
Sektor pendidikan swasta di Tanah Air mulai mengangkat bendera putih menghadapi dampak pandemi Covid-19. Hal ini dikhawatirkan membuat indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi merosot
“Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, imbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, Selasa (7/7/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku menerima banyak informasi dari daerah pemilihannya bahwa kemampuan sekolah dan kampus untuk membiayai kegiatan operasional hanya bertahan sampai Agustus. ”Sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” ujarnya.
(HP)
