Koalisi Ojol Nasional (KON) menyampaikan enam tuntutan utama saat demo ojek online (ojol) di Jakarta, Kamis kemarin. Mereka meminta, seandainya tuntutan tersebut tak dikabulkan dan tak ada perkembangan selama sepekan pascademo, pemerintah sebaiknya menutup aplikasi pengantaran seperti Gojek dan Grab.
Bukan hanya itu, KON juga mengancam akan menggelar demo lanjutan dengan jumlah demonstran yang lebih banyak. Hal tersebut dilakukan seandainya pemerintah tak menyampaikan perkembangan apapun selama dua pekan pascademo.
Adapun isi tuntutan pengemudi ojol dan kurir, selengkapnya tertuang dalam surat edaran Koalisi Ojol Nasional (KON) yang ditandatangani oleh Dewan Presidium Pusat KON, Andi Kristiyanto.
Berikut enam poin tuntutan demo ojol dan kurir menurut surat tersebut:
- Revisi dan penambahan Pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojol dan kurir di Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojol dan kurir
- Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol serta kurir
- Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
- Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
- Legalkan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie telah mendengar permintaan tersebut. Namun, dia menegaskan tak akan menutup aplikasi pengantaran apapun. Sebab, itu akan mengganggu pelayanan masyarakat.
“Jangan ditutuplah, pelayanan masyarakat jadi terganggu. Kita juga melihat kepentingan masyarakat, aplikator, ojol harus dipikirkan bersama ,” ujar sang Menteri. (IRS)
