Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku heran kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program DP 0 rupiah di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. menyeret namanya. Menurutnya, saat pembahasan anggaran pengadaan lahan untuk program DP 0 rupiah tersebut dirinya juga tak menjabat sebagai ketua komisi.
“Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya, kok tiba-tiba nama saya. Ini ngeri-ngeri sedap. Saya minta tolong yang menyebutkan nama saya klarifikasi,” katanya.
Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut telah menjerat mantan Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka.
Prasetio mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan harus ikut bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program DP 0 rupiah di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.
“Ya gubernur (harus ikut bertanggung jawab), gubernur (Anies Baswedan) tahu kok,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (15/3).
Prasetio menjelaskan perencanaan anggaran di semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bermula dari Pemprov DKI. Setelah itu, draf dikirim ke DPRD DKI untuk dibahas bersama.
“Kebetulan saya sebagai ketua banggar untuk pengesahan, apakah ini disahkan, diiyakan atau ditidakkan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD, ada banggar, bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan pengadaan lahan di Pondok Ranggon yang dikorupsi berkaitan dengan program rumah DP 0 Rupiah. Aziz mengatakan informasi peruntukan lahan itu didapatkan dari pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI.
“Menurut keterangan dari BPKD, dari Pak Edi, Keuangan Daerah itu untuk DP 0, tapi kami juga minta buktinya, karena ini kan masih, ada yang bilang ini DP 0, ada yang bilang ini untuk yang lain,” kata Aziz.
Aziz mengatakan dalam rapat yang digelar bersama Sarana Jaya hari ini, pihaknya telah meminta dokumen yang menyatakan kejelasan peruntukan lahan tersebut. Namun, pihak Sarana Jaya belum memberikannya.
“Beliau berjanji akan memberikannya hari ini dan nanti kita akan lihat dari dokumen itu, bukti yang otentik, akurat untuk apa sebenarnya penggunaan tanah ini, begitu,” ujarnya.
Politikus PKS itu mengaku pihaknya juga meminta data terkait lahan yang telah dibeli oleh Sarana Jaya. Menurut informasinya yang diterimanya, total ada 70 hektare lahan yang dibeli Sarana Jaya dalam dua tahun terakhir. Namun, kata Aziz, pihak Sarana Jaya tidak bisa memberikan data-data tersebut.
“Plt (dirut Sarana Jaya) ini minta waktu. Karena beliau baru beberapa hari diangkat sehingga butuh waktu untuk punya data itu,” katanya.
KPK sebelumnya membenarkan tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019. Akan tetapi hingga kini lembaga antirasuah belum menyampaikan informasi resmi ihwal tersangka maupun detail kasus.
Berdasarkan informasi Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka Yoory C Pinontoan juga dibenarkan Humas PD Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti.
Usai kasus mencuat, Anies mencopot jabatan Yoory. Anies kemudian menunjuk Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys sebagai pelaksana tugas dirut Pembangunan Sarana Jaya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi lahan di Pondok Ranggon terkait program perumahan DP 0 rupiah.
Meski demikian, Riza membantah jajarannya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengetahui patgulipat dalam proyek pengadaan lahan tersebut.
“Enggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis, yang besar-besar saja kebijakan besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis,” ujar Riza.
(IN)
