Presiden Jokowi tahun ini meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang terencana sudah lama namun urung jadi, salah satunya ialah Proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Jokowi meresmikan proyek senilai Rp 2,056 triliun ini pada Maret 2021 lalu. Meski baru resmi tahun ini, namun sebenarnya proyek ini telah berusia hampir setengah abad sejak pertama dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
Konon, sumber air daerah ini memang sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, saat pertama kali ditemukan Negeri Kincir Angin pada 1916 atau zaman kolonial.
Lalu pengelolaan pertamanya kala itu dilakukan oleh Water Bedrij pada 1917. Setelah pemerintahan Indonesia beralih, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto proyek pembangunan SPAM Umbulan dimulai, tepatnya pada 1973. Namun sayangnya saat itu pembangunan proyek tersebut tiba-tiba lenyap.
Lalu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya yakni pada 2011.
Ini merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan masuk dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.
Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek SPAM Umbulan, akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Untuk diketahui, proyek ini bertujuan mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik dengan jaringan sistem transmisi dari mata air Umbulan ke lima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Jawa Timur.
PDAM ini antara lain PDAM Surabaya (1.000 liter per detik), PDAM Kabupaten Pasuruan (410 liter per detik), PDAM Kota Pasuruan (110 liter per detik), PDAM Kota Sidoarjo (1.200 liter per detik), dan PDAM Kota Gresik (1.000 per detik).
Dengan begitu, SPAM Umbulan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92.3 km melewati 16 titik pasokan.
Skema yang digunakan dalam proyek ini adalah Built Operate Transfer (BOT) dengan masa konsesi selama 25 tahun, meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan sarana pengelolaan dan iaringan transmisi.
Dalam sambutannya saat meresmikan proyek tersebut, Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan terkait bisa mengatur manajemen operasional SPAM Umbulan. Bukan hanya Bupati maupun Walikota di wilayah terkait, melainkan juga Kementerian PUPR dan swasta.
“Siapa mengerjakan apa, siapa tanggung jawab di mana, sehingga proyek gede yang memakan biaya Rp 2,056 triliun ini betul-betul bisa maksimal digunakan, dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
(IN)
