Jakarta — Gelombang kritik publik kembali mengarah pada gaya hidup mewah sebagian anggota dewan dan pejabat negara. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan beban rakyat yang kian berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok serta tarif pajak, sikap elitis wakil rakyat dan birokrat dianggap tidak pantas.
Sejumlah pengamat politik dan ekonomi menilai, perilaku pamer kemewahan—mulai dari kendaraan mewah, pesta ulang tahun yang berlebihan, hingga gaya hidup glamor di media sosial—berpotensi memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan penguasa.
“Ini bukan soal boleh atau tidak, tetapi soal kepatutan. Pejabat publik digaji dari uang rakyat, jadi wajar jika masyarakat menuntut mereka hidup sederhana, setidaknya tidak menyinggung perasaan publik dengan kemewahan yang dipertontonkan,” ujar Ketum DPP Parkindo Jenri Sinaga, di Jakarta, Senin (2/9/2025).
Fenomena pejabat dan anggota DPR dengan harta fantastis pun dinilai kontras dengan kondisi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jutaan keluarga Indonesia masih berada di garis kemiskinan, bahkan sebagian kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jenri menambahkan standar moral pejabat publik seharusnya lebih tinggi dibanding warga biasa. “Menahan diri dari kemewahan adalah simbol pengabdian. Ini bukan hanya soal moral pribadi, tapi juga citra institusi negara,” tegasnya.
Di tengah desakan publik, masyarakat berharap pemerintah dan DPR menegakkan disiplin etika agar pejabat benar-benar menampilkan teladan, bukan justru menjadi contoh buruk.
Semoga para pejabat negeri ini bisa melakukan intropeksi diri dan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan masyarakat akan menunggu bukti nyata. (IR)
