Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pintu negosiasi dengan para obligor dan debitur yang terlibat skandal bantuan likuiditas bank indonesia (BLBI) dan tidak kooperatif. Termasuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Namun, Tommy mengaku akan segera melakukan langkah hukum terkait penyitaan sejumlah aset milik perusahaannya, PT Timor Putra Nasional (TPN) oleh Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).
”Nanti ada langkah hukum,” kata Tommy usai kegiatan peresemian rest area modern sistem digital 4.0 untuk truk dan Pasar Induk Modern di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/11).
Satgas BLBI sebelumnya diketahui telah menyita aset PT TPN milik putra bungsu Presiden ke-2 RI, Soeharto itu pada Jumat (5/11) silam.
Aset yang disita berbentuk tanah seluas 124 hektare (ha) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tanah itu bernilai sekitar Rp600 miliar-Rp1,2 triliun.
Adapun lokasi rest area dan pasar induk modern yang kemarin diresmikan Tommy juga berada dalam area kawasan Industri Mandala Pramata Permai, di kawasan Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat.
Meski demikian, pihak Tommy mengatakan tidak keterkaitan lahan yang diresmikannya untuk rest area modern itu dengan penyitaan lahan yang dilakukan Satgas BLBI tersebut. “Enggak ada,” kata pengawal Tommy.
Manajemen PT Mandala Pratama Permai mengatakan depo logistik, pengolahan air, dan pasar induk yang diresmikan Tommy itu tidak berada di atas tanah yang disita pemerintah.
“Tidak ada kaitannya dengan masalah BLBI. Tidak ada BLBI di sini. Kalau tidak diizinkan berarti kita tidak bisa launching,” ujar Operasional dan Asisten Direktur, Muhammad Haykal mewakili PT Mandala Pratama Permai.
PT Mandala Pratama Permai adalah perusahaan lain milik Tommy. Ia menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut.
