Kamis, 20 Juni 2019 Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) mengadakan rapat kajian Pembudidayaan Pancasila: menggerakan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa. Dalam rapat kajian ini diundang sebagai narasumber: Ibu Maria Farida Indrati (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi), Bapak Yudi Latif, Bapak Radhar Panca Dahana dan saya. Masing-masing sesuai bidang keahliannya diminta menyampaikan masukan terkait tema tersebut yang akan dirangkum oleh tim kajian WANTIMPRES untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan menentukan kebijakan lebih lanjut.
Pada kesempatan ini saya menyampaikan masukan berjudul Memberdayakan Perekonomian Rakyat, yang merupakan refleksi pengalaman Bina Swadaya selama 50 tahun lebih. Seturut Bung Hatta, dan lebih lanjut dijelaskan oleh Prof. Mubyarto, sektor perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia. Menurut Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berdasarkan definisi masing-masing entitas usaha, Kementerian Koperasi dan UKM (2017) menghitung jumlah masing-masing entitas usaha, ternyata Usaha Mikro berjumlah 62,1 juta unit usaha atau 98,7% dari seluruh entitas usaha, mungkin menghidupi lebih dari 200 juta jiwa. Oleh Bank Dunia Pengusaha Mikro disebut economically active poor, orang miskin yang aktif dalam usaha ekonomi. Inilah kelemahan dan kekuatan ekonomi Indonesia. Lemah, karena mereka miskin, tapi kuat, karena terbukti ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi 1997/1998, setelah 2 tahun segera pulih kembali karena mereka yang kehilangan pekerjaan segera ditampung sektor perekonomian rakyat, yaitu para pengusaha mikro.
Pada tahun 2011, BBC mengadakan entrepreneurship survey yang dinamakan BBC’s Extreme World Series. Hasilnya ternyata Indonesia berada pada urutan paling atas, disusul Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia. Sementara Kolombia, Mesir, Turki, Italia dan Rusia merupakan negara-negara yang kurang ideal bagi para entrepreneur. Survei yang diadakan di 24 negara, dilakukan terhadap 24.000 responden, menggunakan variabel persepsi budaya untuk mendukung pengembangan start ups, mengacu pada indikator, yaitu: 1) tingkat kreativitas dan inovasi di masing-masing negara, 2) tingkat kesulitan memulai bisnis, 3) tingkat kemauan memulai bisnis, dan 4) tingkat kemudahan menjalani bisnis. Hasil survei ini kemudian dibedah dalam suatu acara talkshow Economic Challenges di Metro TV oleh 3 orang narasumber, Direktur British Council Jakarta, Direktur Guinness Foundation, dan Ketua Bina Swadaya. Dengan berbagai pertimbangan yang berbeda-beda, ketiganya sepakat bahwa hasil survei itu benar. Kiranya hasil survei ini mengarah pada keberadaan micro enterprise yang jumlahnya sangat banyak Indonesia.
Terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal, Andrey Fifo, mahasiswa Program Studi Magister Management dengan peminatan Creative Management, Fakultas Bisnis dan Ekonomika menulis tesis Tuno Satak Bathi Sanak, Abinaya Modal Sosial. Tesis ini mengangkat praxis manajemen Bina Swadaya sebagai lembaga wirausaha sosial. Naskah tesis disusun dengan mencermati perjalanan peziarahan Bina Swadaya dengan mewawancarai para direktur PT-PT. Yang menarik, bahwa tesis ini menjadi perhatian dosen/peneliti UBAYA, Dr. Hery Pratono, yang mengangkat praxis manajemen Bina Swadaya ini menjadi karangan khusus dengan judul Bina Swadaya: The Indonesia third way in action di buletin Emerging Market Case Study.
Secara harfiah, tuno satak bathi sanak berarti “biar rugi materi asal untung persahabatan”. Inilah sikap bisnis yang tidak semata-mata mencari keuntungan jangka pendek melainkan jangka panjang. Dengan mengutamakan pelayanan sehingga menuai persahabatan yang selanjutnya akan menghasilkan keuntungan juga. Melalui pelayanan yang baik akan muncul apresiasi dan rasa senang dari yang dilayani. Kemudian persahabatan atau partnership akan berkembang seturut mutu pelayanan yang diberikan sehingga menjadi bisnis berkelanjutan. Praxis dengan kearifan itulah yang sejak awal diterapkan Bina Swadaya dalam mengelola berbagai program dan proyek. Hampir semua program dan proyek diawali semata-mata untuk melayani masyarakat yang kemudian berkembang menjadi bisnis berkelanjutan.
Terkait dengan pembudidayaan Pancasila yang menjadi tema rapat kajian WATIMPRES diatas, Bapak Stef Agus, Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Manajemen, Mantan Direktur Jenderal Bimas Katolik, Kementerian Agama RI (2000-2010) mengingatkan penjelasan Bung Karno tentang Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, terdiri dari Lima Sila, kalau diperas menjadi Trisila dan kalau diperas lagi menjadi Ekasila atau GOTONG ROYONG: bersama-sama berupaya mensejahterakan semua. Lebih lanjut beliau mengatakan: “Rupanya Bina Swadaya …. mengimplementasikan GOTONG ROYONG = Membumikan Pancasila”.
Upaya membumikan atau membudidayakan Pancasila memang telah melekat pada diri Bina Swadaya sejak lahir, yaitu pada 1967 didirikan oleh Ikatan Petani Pancasila yang berdiri 1958 atas inisiatif Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila (1954) dengan kegiatan meliputi kaum buruh, petani, nelayan, paramedis dan usahawan. Sementara itu, dalam pertemuan 72 Ikon Pancasila Berprestasi terbetik pertanyaan, “Bina Swadaya itu bergerak di Sila nomer berapa?” Jawabnya: “Semua Sila dari Pancasila!” Semua keprihatinan dan tindakan yang dilakukan Bina Swadaya adalah dalam rangka memberdayakan orang miskin dan terpinggirkan (Sila Kedua); komitmen itu terwujud dari bela rasa, suatu sikap spiritualitas yang bersumber dari iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sila Pertama); yang diperjuangkan adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Kelima); pendekatan kegiatan selalu dilakukan dengan menggalang musyawarah untuk mufakat dan gotong royong (Sila Keempat); terwujudnya kelembagaan masyarakat yang solider dibangun berjenjang untuk mencapai persatuan: desa, daerah, nasional (Sila Ketiga).
Demikian Bina Swadaya menghayati, membumikan dan membudayakan Pancasila.
Bambang Ismawan
