Demokrasi di Indonesia masih belum mapan. Hal tersebut terlihat dari maraknya hoaks atau berita bohong dan “panasnya” kondisi politik Tanah Air belakangan ini menjelang Pilpres 2019.
Menurut Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi, Indonesia sebagai bangsa seolah terpecah, karena sistem yang dibangun partai politik secara kelembagaan tidak tertata dengan untuk membangun sistem demokrasi.
“Demokrasi kita belum mapan. Padahal, partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Penataan kelembagaan partai politik kita sejak berdiri belum mengadopsi nilai-nilai modern yang rasional dalam memecahkan persoalan bangsa kita,” ujarnya dalam diskusi interaktif bertajuk “Merangkai Kebersamaan Demi Terjaganya Keutuhan NKRI” di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).
Bursah menambahkan, komunikasi politik buruk, partai politik tidak mengakar, dan rekrutmen partai politik asal-asalan, itulah buntut dari terbelahnya bangsa. Kemudian, sistem pemilu yang menerapkan ambang batas pun ikut ambil bagian, sehingga hanya dua pasangan capres-cawapres.
“Kalau ada tiga pasang (capres-cawapres) ada alternatif, situasi nasional kita tidak seperti sekarang ini. Sangat panas dan menenggangkan dinamikanya juga dipastikan akan berbeda,” tuturnya.
Bursa menilai, seharusnya presidential threshold cukup 10 persen atau baiknya nol persen, sehingga dinamika politik bisa berjalan baik.
Mengenai hoaks, sambungnya, ia meyakini ada aktor cerdas di belakangnya yang memainkan berita bohong tersebut dengan tujuan tertentu. Namun, mereka yang terkena hoaks adalah masyarakat yang kurang literasi.
Tingkat peradaban literasi Indonesia, kata Bursah, bahkan menempati ranking 60. Bila menilik UNESCO, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang membaca buku. Dari 1 orang itu durasi membacanya hanya 35 sampai 59 menit.
“Itu rendah sekali. Padahal, menurut UNESSCO suatu peradaban bisa maju berkembang kalau penduduknya membaca buku 4 sampai 5 jam dalam sehari. Dan setiap orang memiliki 3 buku yang dibaca,” ujarnya. (INT)
