Komisi Pemilihan Umum KPU) menerima anggaran tambahan sebesar Rp 1,02 triliun dan sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun anggaran itu belum juga dicairkan sampai saat ini.
“Sudah berkali-kali direvisi. Kami minta batas waktunya 15 Juni, 15 Juni tahapan dimulai. Tapi, karena kami meyakini proses butuh waktu panjang, Sehingga tahapan verifikasi faktual yang semula kita jadwalkan 18 Juni, kita geser lagi jadi 24 Juni namun sampai tanggal 24 Juni pun anggaran belum bisa dicairkan,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kamis (25/6/2020).
Arief mengaku risau dengan kondisi seperti ini. Dia meminta KPU provinsi tidak melakukan kegiatan-kegiatan bertemu dengan banyak orang dahulu.
“Kalau kami ditanya lagi apa perasaan kami? Terus terang kami risau. Saya sudah perintahkan dalam satu rapat koordinasi dengan KPU provinsi, kabupaten, kota, jangan melakukan kegiatan yang bertemu dengan banyak pihak tanpa APD. Jadi saya tidak minta mereka melakukan itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, KPU masih berkoordinasi dengan Bawaslu, apakah penundaan dilakukan secara lokal atau bahkan secara keseluruhan. Sesuai dengan perppu, persetujuan KPU dengan pemerintah.
“Akan kami koordinasikan dengan Bawaslu apakah kalau di sebuah daerah anggarannya nggak ada, APD-nya nggak ada, bisa dilakukan penundaan secara lokal? Atau penundaan dilakukan seperti diatur dalam perppu, persetujuan KPU pemerintah, dan DPR untuk menunda secara keseluruhan,” tutur dia. (IRS)
