Penyelesaian Sengketa Bisnis Sebaiknya Diarahkan ke Peradilan Arbitrase

0
375
DR Bambang Widjojanto

Jika pemerintah cerdas, sebaiknya penyelesaian sengketa bisnis bisa diarahkan ke peradilan arbitrase. Selain lebih efektif baik dari segi waktu dan biaya, keberadaan klausul itu juga bisa menunjukkan kepada kalangan bisnis bahwa ada perangkat hukum yang memberikan kejelasan penyelesaian sengketa bisnis.

Bambang
Widjojanto, penasehat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sepakat
bahwa jika amandemen UU tersebut terjadi, bisa memuat klausul yang
mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

“Hal ini bisa dilakukan jika pemerintah cerdas,” ucapnya, Kamis (28/3/2019).

Sejauh
ini, alih-alih memanfaatkan keberadaan badan arbitrase seperti BANI,
Pemerintah justru ingin membentuk badan-badan sejenis sebagai alternatif
penyelesaian sengketa bisnis, khususnya yang berkaitan dengan penanaman
modal asing. Pada 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
menginisiasi pembentukan Badan Mediasi Khsus Sengketa Investasi Asing.

“Kenapa
tidak manfaatkan BANI saja. Sudah berpengalaman dari pada bentuk badan
sendiri, cari arbiternya dan sebagainya,” ucap dia.

Menurutnya,
prospek ekonomi Indonesia diyakini tetap kuat di masa mendatang. Saat
ini, lanjutnya, perkembangan bisnis di Indonesia khususnya yang berbasis
online juga pesat sehingga negara ini masih merupakan pasar yang
menjanjikan bagi para investor.

“Bahkan riset terbaru Google dan
Temasek pada 2018 menyatakan bahwa Indonesia akan menguasai omzet
ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2025 yang diprediksi bakal
mencapai Rp3.500 triliun,” ujarnya dalam diskusi bersama jurnalis di
Kantor BANI, Kamis (28/3/2019).

Seiring pesat pertumbuhan bisnis
di Indonesia, menurutnya, potensi sengketa antarpihak yang terlibat
hubungan bisnis pun tidak dapat dihindari. Sengketa dalam dunia bisnis,
lanjutnya, punya dampak besar, tidak hanya pada risiko-risiko ekonomi
tapi juga mengganggu hubungan para pihak tersebut.

Jika semua
masalah bisnis dalam sengketa itu dibawa ke peradilan umum, menurutnya,
hal tersebut berdampak kurang baik bagi sektor bisnis lantaran citra
perusahaan bisa tercoreng karena terbelit perkara yang terpublikasikan
karena sifat peradilan umum yang terbuka.

Karena itu, lanjutnya,
arbitrase sebenarnya merupakan solusi yang tepat untuk menjaga relasi
para pihak dalam bisnis. Selain itu, arbitrase juga dianggap lebih
efisien baik secara biaya yang transparan serta efisien pula dari sisi
waktu.

“Kalau di peradilan umum, biaya yang dikeluarkan untuk
menyewa lawyer di berbagai tingkat peradilan tidak bisa dibilang
sedikit. Sementara di arbitrase sifat putusannya final and banding,”
tambah mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Keuntungan
berperkara di arbitrase, lanjutnya karena jalur alternatif penyelesaian
sengketa ini dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa komersial yang
efektif karena bersifat rahasia. Kerahasiaan ini, menurutnya digemari
oleh para pelaku usaha karena tidak mencoreng citra perusahaan.

“Arbitrase juga punya keunggulan fleksibilitas dalam prosedur dan persyaratan administratif, para pihak yang bersengketa juga bisa menunjuk arbiter serta pilihan hukum, forum dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam klausula arbitrase secara tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa,” paparnya. (INT)

Leave a Reply