Ketahanan pangan masih menjadi tanda tanya besar di negara lumbung padi. Jokowi pernah berjanji Indonesia akan swasembada pangan pada 2017, namun ternyata janji itu masih meleset.
Pengamat Ekonomi Fuad Bawazier menilai janji pemerintahan kabinet kerja mengenai swasembada pangan masih jauh dari kenyataan. Menurut dia, selama empat tahun berjalan pemerintah masih rutin bergelut dengan impor. “Seperti swasembada beras, kedelai, gula, garam yang tidak terwujud. Sudah banyak politisi dan ekonom yang membukukan janji-janji Jokowi yang dalam kenyataannya masih jauh panggang dari api,” jelas dia.
Swasembada pangan adalah salah satu target Presiden Jokowi dalam lima tahun pemerintahannya. Di 2015 silam, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan atau tepatnya 2018 ini. Ada yang menyebut target tersebut terlalu ambisius mengingat pemerintah sebelumnya selalu gagal mewujudkan swasembada pangan.
Kebijakan Kementerian Pertanian yang dianggap merugikan petani dan data pangan tidak valid menjadi sebab utama kekecewaan petani terhadap Pemerintahan Jokowi. Karena itu Presiden diharapkan segera mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian.
Kekecewaan salah satunya diungkapkan petani asal Madiun Edi. Dia menyebut bahwa selama ini kinerja Kementan tidak konsisten dengan sejumlah programnya yang berubah-ubah, salah satunya bantuan terhadap fasilitas produksi petani yang sudah dianggarkan, kemudian dihilangkan.
“Termasuk data yang tidak sama antara hasil laporan dengan yang disampaikan, sehingga masyarakat ini merasa dirugikan dengan kebijakan Menteri (Pertanian),” ungkap Edi.
Dia mencontohkan, secara sporadis Menteri Pertanian menyatakan beras cukup, namun belakangan diketahui tidak cukup. Kemudian di saat panen raya, impor dilakukan, yang pada akhirnya petani tidak ada posisi tawar. Hal semacam ini menurutnya sangat berefek pada petani. Karena itu Edi menilai seharusnya Presiden mengevaluasi kinerja kementan.
“Seharusnya seluruh kementerian yang teknis dan lebih pada posisi strategis , harusnya Jokowi evaluasi, dan tidak ditunggangi oleh kepentingan partai pendukung. Harus ditanam Menteri dari kalangan professional,” ucap dia.
Dia juga menyebut jika Jokowi tak mendengar usulan petani, maka hal ini akan menuai biaya politik yang mahal. Menurutnya petani tidak akan lagi berpihak pada Jokowi karena merasa kecewa, lantaran dirugikan.
“Jadi secara otomatis dia akan membayar mahal, kalau tidak mengevaluasi dan mengganti posisi strategis itu dengan orang-orang yang profesiopnal yang mentgerti betul situasi bangsa,” tutur Edi.
Menurutnya janji-janji yang ingkar dari Jokowi dan paling berbahaya adalah tidak dapat swasembada pangan. Contoh yang paling nyata adalah beras dan gula, yang membuat petani selalu dirugikan, lantaran di saat mereka panen maka impor komoditi sejenis di datangkan.
“Lebih parah lagi tebu sebagai bahan baku gula ini kurang namun jual gulanya sangat kesulitan artinya pemerintahan Jokowi hobi impor untuk mendapatkan fee rente impor dari komoditi strategis pangan,” ucap Edi.
Meski diragukan, Presiden Joko Widodo tetap merasa yakin pemerintahannya bisa mewujudkan swasembada pangan. Jokowi mengaku, selama melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia, dia semakin mengenali karakteristik daerah yang bisa mendukung target swasembada pangan. “Semakin saya yakin yang namanya swasembada pangan, kedaulatan pangan akan kita capai dalam kurun waktu yang tidak lama. Perkiraan 4-5 tahun bisa kita pegang,” tegas Jokowi.
Presiden Jokowi mengaku tak segan-segan memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman jika gagal mencapai target swasembada pangan. Beragam cara ditempuh untuk merealisasikan target tersebut. Termasuk menggalang kerja sama dan melibatkan TNI. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo bersepakat untuk meningkatkan swasembada pangan pada tahun 2015. Oleh sebab itu, Amran dan Gatot menandatangani kesepakatan kerja sama dalam bidang swasembada pangan.
Babinsa kini punya pekerjaan baru, terjun ke sawah jadi penyuluh pertanian. Seperti yang sudah diterapkan di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 1.000 personel Babinsa akan menggarap 1.500 hektar lahan demi tercapainya ketahanan pangan.
Cara lain, membangun kawasan produksi pangan atau di era Presiden SBY dikenal dengan istilah food estate. Kalimantan dipilih sebagai lumbung pangan Indonesia. Pembangunan besar-besaran akan dilakukan mulai 2016. Secara keseluruhan, luas food estate di Kalimantan nantinya akan mencapai 500.000 hektar. Berbagai macam bahan pangan akan ditanam mulai dari jagung, kedelai serta peternakan sapi.
Namun demikian, makin lama kondisi pangan Indonesia makin mengenaskan. Mayoritas kebutuhan bahkan dipenuhi dari impor.
