Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti anggaran pengadaan kalender cetak untuk tahun 2023 sebesar Rp 955 juta oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Said meminta pengadaan kalender itu disetop.
“Menurut hemat saya, marilah hal-hal yang artifisial, program-program kesekjenan yang artifisial dikurangilah,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Said menilai pengadaan kalender itu tak urgensi. Pasalnya, kata dia, setiap orang sudah memiliki jam tangan dan gawai yang juga menyediakan fitur kalender digital.
“Pembuatan kalender itu kan hanya enak dilihat tapi fungsinya, namanya kalender setiap orang sekarang punya arloji, setiap orang punya HP. Untuk apa lagi?” ujar elite PDIP ini.
Said setuju jika anggaran yang mencapai hampir sebesar Rp 1 miliar itu dialihkan pada hal lain.
Sementara Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Andre Rosiade merespons soal anggaran cetak kalender DPR tahun 2023 senilai Rp 955 juta. Andre akan memeriksa peruntukan anggaran tersebut ke kesekretariatan DPR.
“Kita akan cek ke Sekjen DPR soal urgensi dan kebutuhan kalender. Apakah perlu sebanyak itu? Kan 20 ribu, kan. Apakah memang sebanyak itu yang harus dicetak?” kata Andre Rosiade saat dihubungi, Selasa (30/8/2022).
Andre mengatakan BURT juga akan mengawal proses tender pengadaan kalender itu. Dia mengingatkan kesekretariatan DPR agar tak ada kongkalikong dalam proses tender.
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar buka suara soal anggaran cetak kalender DPR senilai Rp 955 juta. Kalender itu dipergunakan untuk tahun 2023.
“Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember,” kata Indra ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (27/8/2022).
Indra mengatakan ada dua jenis kalender yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung. Indra menyebut, berdasarkan harga perkiraan sendiri, kalender meja dianggarkan Rp 27.500 per unit dengan jumlah 5.000 unit. Sedangkan kalender gantung dihargai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.(CPK)
