Aturan ojek online (ojol) resmi dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 tahun 2019.
Permenhub ini ditetapkan pada 11 Maret 2019 di Kementerian Hukum dan HAM. Aturan tersebut memuat 8 bab, 21 pasal, dan 14 halaman Dimana terdapat tiga poin yang dibahas dalam Permenhub diantaranya aspek perlindungan keselamatan, tarif, dan mekanisme sanksi dan putus mitra.
“Regulasi ojol sudah
ditandatangani semalam PM 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan
sepeda motor yang digunakan untuk masyarakat dan ini sudah
diundangkan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan, Budi Setiyadi di kantornya, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Untuk poin pertama, penggunaan sepeda motor untuk ojek online wajib memenuhi lima aspek, yaitu aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Aspek ini meliputi banyak hal mulai dari kewajiban memiliki SIM C hingga larangan merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara.
Untuk poin kedua, Budi mengaku pemerintah belum mengeluarkan besaran tarif resmi ojek online. Dalam Permenhub tersebut hanya diatur formula perhitungan biaya jasa. Komponen biaya tersebut terdiri dari 12 hal, di antaranya biaya penyusutan kendaraan, asuransi, pajak kendaraan bermotor, pulsa, hingga jasa penyewaan aplikasi.
Untuk poin ketiga, Permenhub juga meminta aplikator untuk menyusun SOP terkait kebijakan penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra. SOP itu termasuk jenis, tingkatan, tahapan, dan pencabutan sanksi.
“Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana pada ayat 1 sebelum ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja,” bunyi pasal 14 ayat 3 Permenhub 12/2019. (INT)
