Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang didominasi oleh wilayah perairan. Tercatat luas wilayah laut Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mencapai 2,55 juta kilometer persegi.
Wilayah lautan yang begitu luas tersebut membuat Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya kelautan. Melihat potensi yang kuat tersebut, pemerintah berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Direktur Eksekutif Gerakan Muda Visioner, Teofilus mengatakan pemerintah harus membangun kekuatan maritim yang strategis jika ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Misalnya membangun armada perdagangan hingga armada perang,” ujar Teofilus.
Wujud kekuatan strategis tersebut merupakan kekuatan maritim yang terdiri armada perdagangan, armada perikanan, industri dan jasa maritim, infrastruktur, potensi sumber daya kelautan, dan kekuatan angkatan laut sebagai armada perang.
Menurut Teofilus, pemerintah juga perlu merumuskan konsep ketahanan maritim yang jelas karena ancaman yang masuk ke perairan Indonesia semakin banyak. “Bukan hanya ancaman tradisional saja seperti penggunaan militer untuk mengganggu kedaulatan. Namun saat ini ancaman yang kerap kali dihadapi dapat berbentuk non-tradisional, seperti kejahatan siber, penyelundupan orang, barang, senjata, dan narkotika, termasuk teknologi kapal tanpa awak yang masuk tanpa identitas di wilayah perairan Indonesia baru-baru ini,” ujarnya kemudian.
Lebih lanjut, ia menyayangkan bahwa dalam RPJM 2020-2024 tidak memuat ketahanan maritim secara utuh, meskipun kata “ketahanan” dikaitkan dengan ketahanan ekonomi, ketahanan bencana, ketahanan pangan, ketahanan fisik dan sosial dalam konteks perubahan iklim, ketahanan budaya, dan ketahanan energi. “Khususnya dalam kebijakan kelautan yang mengakomodasi peran dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sektor maritim.”
“Ini menunjukan bahwa konsep dan definisi ketahanan maritim Indonesia masih belum didefinisikan secara jelas dan berdasar pada bukti dan riset ilmiah,” tambah Teofilus
Teofilus juga menambahkan perlunya peningkatan Kapasitas dan Kualitas Fasilitas Militer (FASMIL) yang rawan dengan konflik kawasan guna pengamanan kepentingan dan keamanan maritim agar dapat memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.
“Seperti di Bitung Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, NTT yang berbatasan dengan Benua Australia, Nias yang berbatasan dengan Samudera Hindia sebagai pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain,” tutup Teofilus.
