Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait tindak pidana pemalsuan karena diduga telah mengubah substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 soal uji materi UU MK yang membahas pencopotan Hakim Aswanto.
“Jadi pada hari ini kita baru saja membuat laporan polisi pada laporan kali ini kita membuat laporan 9 hakim konstitusi dan juga 1 panitera pengganti atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan,” kata pengacara korban, Leon Maulana kepada wartawan, Rabu (1/2).
Leon menyebut dalam putusan itu ada frasa yang sengaja diubah dari ‘demikian’ menjadi ‘ke depan’. Perubahan tersebut telah mengubah penafsiran yang berdampak pada nasib pencopotan hakim Aswanto.
“Ini kan ada suatu hal yang baru apabila ini dinyatakan dalam suatu hal yang typo sangat tidak subtansial karena ini subtansi frasanya sudah berbeda kurang lebih seperti itu,” ujarnya.
Angela Claresta Foek yang juga kuasa hukum pelapor menerangkan kliennya atau Zico Leonard Djagardo Simanjuntak memang tak hadir dalam sidang pembacaan putusan. Namun, kliennya menerima salinan putusan tersebut.
Kemudian, pada Januari 2023, Zico kembali menonton siaran di akun YouTube. Namun, saat didengarkan putusan yang dibacakan berbeda dengan salinan yang diterima.
“Setelah ditelaah dan diteliti kembali, ada frasa yang berbeda, dari ‘dengan demikian’ lalu pada salinan dan risalahnya, pokoknya yang tertulisnya itu sudah ganti jadi ‘ke depannya’. Sehingga itu mengakibatkan kerugian bagi pemohon,” tutur Angela.
Dalam laporan ini, pihak pelapor turut menyertakan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah video pembacaan putusan dan salinan putusan. Laporan ini diterima kepolisian dengan nomor LP/B/557/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 1 Februari 2023. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.
MK sendiri telah merespons dugaan pengubahan substansi putusan tersebut dan memutuskan untuk menindaklanjutinya lebih lanjut melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
