Juru Bicara DPP PAN (Partai Amanat Nasional), Rizki Aljupri menyebut alasan PAN bergabung lantaran hendak membantu pemerintah secara gotong royong di tengah situasi pandemi. “Saat ini fokus pemerintah adalah mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Ini lah yang menjadi dasar PAN bergabung dalam koalisi pemerintahan. Semangatnya adalah gotong royong,” tuturnya.
Ia juga mengatakan bersatunya PAN ke koalisi juga bukan menjadi penghalang untuk memberikan saran dan masukan ke pemerintahan. Menurutnya PAN akan tetap memberi masukan kepada pemerintah meski bergabung dengan koalisi.
“Bagi PAN, masuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan bukan lah penghalang untuk tetap memberikan saran dan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Tentu, hal ini akan dilakukan melalui Fraksi PAN di DPR RI dengan menjunjung tinggi etika politik,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, kehadiran pimpinan partainya dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi sudah menegaskan posisi PAN yang selama ini kerap dianggap abu-abu.
“PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi,” tuturnya. Sejak 2019 lalu, Zulkifli Hasan sudah mengklaim bahwa PAN mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat. Kendati demikian, Zulkifli menyebut PAN tidak perlu masuk dalam koalisi.
Sebelumnya, Zulkifli Hasan dan Bung Eddy Soeparno selaku Ketua Umum dan Sekjen PAN turut hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Jhonny G Plate menyampaikan bahwa pertemuan antara Jokowi dengan pemimpin parpol di koalisi pendukung pemerintah tidak membahas wacana amendemen UUD 1945.
Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan parpol di koalisi pemerintah membahas lima topik. Amendemen UUD 1945 tidak termasuk di antaranya.
Dia membeberkan, lima topik yang dibahas itu ialah terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara, ketatanegaraan, dan ibu kota negara.
