Jakarta – Survei nasional LSI Denny JA mencatat mayoritas publik Indonesia menolak wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD. Hasilnya, 66,1% responden menyatakan tidak setuju, sementara 28,6% setuju dan 5,3% tidak tahu/tidak menjawab.
LSI Denny JA menyebut temuan tersebut sebagai pesan yang tegas dan lintas batas sosial, publik menolak penghapusan pilkada langsung. Penolakan itu dibaca sebagai sinyal kuat bahwa mekanisme pemilihan langsung masih dianggap relevan dalam demokrasi lokal.
Menurut LSI Denny JA, angka penolakan itu bukan sekadar mayoritas tipis. Lembaga ini menilai penolakan sudah melewati ambang psikologis 60% yang dalam studi opini publik kerap menandai penolakan sistemik, bukan fluktuasi sesaat, serta menyebar merata di lapisan masyarakat.
Pemetaan responden memperlihatkan konsensus lintas identitas. Penolakan tercatat pada laki-laki (65,8%) dan perempuan (66,4%), serta sama kuat pada warga desa (66,7%) dan warga kota (66,7%), menunjukkan isu pilkada langsung tidak dipersepsikan sebagai isu identitas semata.
Dari sisi kelas ekonomi, penolakan juga cenderung menguat di kelompok pendapatan lebih tinggi. LSI Denny JA mencatat penolakan pada responden berpendapatan > Rp4 juta/bulan mencapai 70,0%, dibanding 64,9% pada pendapatan < Rp2 juta/bulan dan 65,9% pada pendapatan Rp2–4 juta/bulan.
Survei ini dilakukan dengan 1.200 responden melalui multi-stage random sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur, margin of error ±2,9%, pada 10–19 Oktober 2025, serta dilengkapi riset kualitatif.
LSI Denny JA juga menyoroti risiko politik bila pilkada dipindahkan ke DPRD. Dalam paparan lembaga tersebut, terpilihnya kepala daerah dari berbagai wilayah “berpeluang hanya ditentukan” oleh kesepakatan beberapa ketua umum partai di Jakarta.
Pada bagian kesimpulan, LSI Denny JA menegaskan mayoritas publik menghendaki kepala daerah tetap dipilih langsung dan penolakan terhadap pilkada DPRD terjadi di semua segmen masyarakat.
