Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, kas negara dipastikan cukup untuk menutup defisit yang diperkirakan sebesar Rp23 triliun tahun ini.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan, setiap hari negara memiliki pemasukan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga penjualan Surat Utang Negara (SUN). Belum lagi Kemenkeu masih mengelola stok kas negara.
“Soal BPJS Kesehatan kan uang itu nyampur, jadi kalau memang diperintahkan untuk bayar tagihan (defisit) ya kita bayar,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Oleh karenanya, dia menegaskan pihaknya akan membayarkan defisit tersebut berapa pun jumlah yang diminta pemerintah. “Angkanya tergantung daripada yang diputuskan, kita hanya membayar saja tapi uangnya ada,” kata dia.
BPJS Kesehatan sebelumnya menyatakan, kenaikan iuran perlu dilakukan untuk mengatasi defisit keuangan. Jika iuran tidak naik, maka defisit akan terus membesar setiap tahun.
Pada tahun ini, defisit BPJS Kesehatan bakal mencapai Rp32 triliun. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi awal yang sebesar Rp28 triliun.
“Kalau tidak lakukan upaya-upaya yang bersifat policy mixed (bauran kebijakan), artinya meningkatkan iuran, maka setiap tahun defisit ini akan semakin lebar,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat rapat kerja gabungan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Rencananya, saat iuran itu dinaikkan pemerintah akan membayar ke BPJS Kesehatan sebesar Rp13 triliun. Namun, hal ini masih menunggu Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (PP) soal penyesuaian besaran iuran.
Fachmi memprediksikan, defisit defisit anggaran akan bertambah menjadi Rp39,5 triliun di 2020, Rp50,1 triliun di 2021, Rp58,6 triliun di 2022, dan Rp77,3 triliun di 2023. Dengan demikian, pada lima tahun mendatang defisit akan naik dua kali lipat dari saat ini menjadi Rp77,9 triliun. (INT)
