KEMHAN RI Tunjuk Hotman Paris Sebagai Kuasa Hukum

0
11
Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemhan RI terkait kasus penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI.

Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemhan RI terkait kasus penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI.

Hotman,secera tegas dan gamlang curiga yang membuat narasi dan tayangan vidio dibuat oleh orang Indonesia dengan tambahan dan editan karena dalam tanyangan video yang sudah viral antara suara dan narasinya tidak nyambung alias disambung-sambungkan.

“Fixs cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia,” kata Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin, (12/02/2024)

Tidak hanya itu, pengacara itu juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. “Jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia,” ucap Hotman.

DPP NCW yang disebut Hotman saat jumpa pers merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch yang pernah menuding Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Menurut Hotman, tuduhan DPP NCW terhadap Raffi sampai hari ini pun tidak terbukti.

Walaupun demikian, Hotman masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI. Dia membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Polri.

Tidak hanya terkait pembelian Mirage, Hotman juga berbicara mengenai hoaks yang menyebut PT TMI mengatur kontrak-kontrak pengadaan alutsista di Kemhan RI, terutama selama kementerian itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

” Jelas bahwa tuduhan PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong,” Tegas Hotman.

Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak meluruskan kabar miring terkait PT TMI yang mendapatkan kontrak kerjasama dengan Kemenhan RI.

“PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. ” Ujar Dahnil Simanjuntak dalam sesi tanya jawab dengan wartawan.

Dalam beberapa hari terakhir, Kemhan RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diisukan terlibat suap pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.

Menhan Prabowo juga disebut berkolusi dengan politikus Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili. Eva saat ini masih menghadapi skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dari Qatar. Kasus itu kemudian dikenal dengan “Qatargate”.

Dalam jumpa pers itu, Dahnil pun menegaskan Menhan Prabowo, Kemhan, dan pemerintah Indonesia tidak kenal Eva, apalagi berkomunikasi dengannya. (RND)