Klaster Covid-19 Perkantoran DKI Jakarta Melonjak Akibat Lengah Jalankan Prokes 3M

0
3
Lonjakan kasus Covid-19 diduga akibat pekerja lengah dalam menjalankan protokol kesehatan 3M di lingkungan kerjanya masing-masing

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut lonjakan klaster virus corona (covid-19) di perkantoran DKI Jakarta diduga terjadi lantaran euforia vaksin. Kondisi itu lantas membuat para pekerja lengah dalam menjalankan protokol kesehatan 3M di lingkungan kerjanya masing-masing.

Siti Nadia Tarmizi juga menyoroti kebijakan work from office (WFO) di beberapa kantor ibu kota, yang melebihi ketentuan aturan. Yakni 50 persen WFO dan 50 persen work from home (WFH) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Kalau kita lihat penyebab utama adalah pelaksanaan protokol kesehatan karena ada anggapan setelah divaksin sudah lebih aman, ada euforia. Sehingga protokol kesehatan tidak dilakukan secara optimal,” kata Nadia, Senin (26/4).

Nadia juga menekankan ada penyebab lain yang dinilai menjadi sumber transmisi virus corona di perkantoran yakni budaya makan siang bersama, dan juga kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan.

Apalagi di tengah suasana Ramadan, ia mewanti-wanti agar para pekerja kantor tidak melakukan buka bersama di luar area kantor.

Selain itu, mobilitas warga yang diketahui sempat meningkat pada akhir Maret hingga awal April juga ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab melonjaknya sebaran covid-19 di lingkup perkantoran DKI Jakarta.

“Klaster perkantoran tidak selalu terjadi di kantor. Bisa saja dalam perjalanan keluar di tempat-tempat umum itu keterpaparan bisa terjadi. Tapi karena kasusnya memang ada di kantor ya otomatis akan tercatat di kantor,” kata dia.

Dengan temuan itu, Nadia pun meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 milik pemerintah daerah dan juga Satgas yang bekerja di setiap kantor untuk gencar mengawasi protokol kesehatan para pekerja.

Nadia juga meminta agar Satgas Covid-19 daerah selalu memberikan monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan ke Satgas Covid-19 Nasional dan Kemenkes sendiri. Sejauh ini pihaknya telah memberikan sosialisasi vaksinasi kepada seluruh institusi atau kantor.

“Ini tidak bisa dikerjakan Kemenkes sendiri. Pemda dan Dinkes harus terus meningkatkan, khususnya Satgas covid-19 di level daerah dan kantor. Nah, itu kembali harus diingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan, karena vaksinasi saja tidak cukup di masa pandemi,” pungkas Nadia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyebut kasus positif virus corona klaster perkantoran kembali meningkat. Informasi itu diunggah akun resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, @dkijakarta di Instagram, Sabtu (24/4) lalu.

Disebutkan bahwa pada periode 12-18 April 2021 ada 425 jumlah kasus positif yang ditemukan di 177 perkantoran. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibanding periode 5-11 April 2021 yang hanya mencatatkan 157 kasus dari 78 perkantoran.

DKI Jakarta tercatat pernah menerapkan kebijakan WFH penuh, kecuali 11 sektor esensial. Kebijakan itu diterapkan pada April 2020 lalu kala Ibukota menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kali.

Sementara di tengah PPKM skala mikro yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 per 20 April lalu, disebutkan ketentuan WFH 50 persen dan WFO 50 Persen.

(IN)

Leave a Reply