Menko PMK Muhajir Effendy Tegur Keras Anies Baswedan Soal Penerima Bansos
Menko PMK Muhajir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyebabnya adalah ketidaksinkronan data mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) di Jakarta.
“Pak Gubernu saya tegur keras karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat,” ujar Muhadjir.
Muhadjir mengatakan data dari RT/RW terkait warga yang berhak menerima bansos tidak dilaporkan. Menurut Muhadjir, hal itu bisa menyebabkan keributan di tengah masyarakat.
“Melalui Mensos kita alokasikan 1,3 juta kepala keluarga yang akan kita supply, tetapi di lapangan ternyata bantuan gubernur itu sekadar untuk mengisi kekosongan pemerintah pusat, kan di lapangan jadi kacau kenapa? karena daftar yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos, data yang kemarin menerima bantuan Gubernur mestinya dikirim ke Kemensos biar ga double dan terjadi keributan” kata Muhadjir.
Muhadjir lantas meminta Anies untuk tidak merubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir, masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Untung saya menteri yang suka di lapangan, saya turun sendiri cek ke lapangan, kalau nggak itu, bukan apa, mungkin sudah terjadi keributan kericuhan di DKI gara-gara itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan,” tutur Muhadjir.
Sementara itu Juliari mengungkapkan data calon penerima bansos yang didapat Kemensos hampir 100 persen berasal dari pemerintah daerah. Dia menilai kelayakan data tersebut bukan menjadi tanggung jawab Kemensos.
“Oleh karena itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami memang hampir bisa dibilang 100 persen mengambil data yang dikirimkan oleh daerah. Kelayakan atau tidak kelayakan dari calon-calon penerima bantuan sosial yang kami terima itu memang bukan tanggung jawab kami,” jelasnya.
Juliari menyebut, yang lebih mengetahui apakah seorang warga berhak mendapat bansos adalah pemda. Barulah kemudian politikus PDIP itu menyindir bahwa banyak pihak yang saat ini merasa ahli soal data.
“Artinya, daerah yang lebih memahami, daerah ini siapa ya (yang berhak menerima bansos), dimulai dari kepala daerah sampai ke desa maupun kelurahan,” sebut Juliari.
“Saya tidak mau berpanjang-lebar lagi, karena memang sepertinya sekarang tiba-tiba semakin banyak orang yang menjadi ahli soal data,” imbuhnya.
Sebelumnya, Mensos Juliari P Batubara mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bansos sembako bagi warga DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang diungkap ialah hampir semua penerima bantuan dari DKI dapat dobel.
“Banyak sekali atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian,” kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR (IML)
