Kementrian Keuangan akan menggelontorkan Rp 37,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Anggaran dipastikan tersedia untuk menjalankan sistem demokrasi Indonesia.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Anggaran Pemilu 2024 akan dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan beberapa kementerian/lembaga (K/L).
“Anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 37,4 triliun. (Dialokasikan) pastinya ke KPU, Bawaslu, Kemendagri, Polri, dan beberapa K/L lain,” kata Isa saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Isa menyebut anggaran tersebut hanya untuk Pemilu putaran pertama. Jika memang sampai terjadi putaran kedua, sejatinya anggaran dipastikan tersedia cukup.
Sementara itu Juan Sahata Sidabutar Peneliti integritas studies center (ISC) mengatakan bahwa biaya itu sangat besar dan mahal sekali padahal sekarang teknologi telah berkembang pesat.
“Kita harus memikirkan Pemilu yang mengunakan sistem berbasis teknologi jauh lebih murah dan akurat” Ujar Juan kepada redaksi, dikantornya, Kamis (24/08/2023).
Juan menambahkan dengan kondisi negara kepulauan dan jumlah penduduk yang besar memang ini menjadi tantangan tersendiri. ( IRS)
