Sejumlah pengusaha menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berjalan lemah dalam penegakan hukum, sehingga tampak tak efektif dalam penerapannya. Ini dibuktikan dengan masih ramainya jalanan di ibu kota seperti sedang tak ada apa-apa.
Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter mengakui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah cepat pemerintah dalam menangani Covid-19. Namun, kebijakan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang karena dapat menekan perekonomian masyarakat dan membuat dunia usaha semakin terpukul.
Ia memaparkan kondisi di Jakarta misalnya nyaris normal seperti sebelum covid-19, “Ini masalah saya dunia usaha perekonomian sudah terdampak, masyarakat sudah kena virusnya, peraturannya ada, tapi law enforcement itu lemah sekali,” ujarnya, Sabtu (16/5/2020).
“Banyak kantor yang digrebek didatangi itu bagus sekali, contohnya kantor saya di Jakarta Pusat juga didatangi tim gabungan saya senang artinya kita feel safe, tapi beberapa ratus meter dari kantor saya itu di pangkalan ojek aja ada 30 orangan berkumpul tanpa social distancing. Jadi kita sudah terdampak tapi bahaya nya tidak juga di hindari.”
Untuk itu, ia menyarankan pembentukan satgas dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Selain aspek kesehatan yang telah dipimpin oleh BNPB, satgas penanganan ekonomi dan satgas penanganan bantuan sosial juga sangat dibutuhkan karena hal tersebut sangat terdampak dan menjadi masalah besar.
“Perekonomian, karena bagaimana bangsa ini survive kalau kita dalam kondisi re-lockdown, sebagaimana syarat PSBB yang diberlakukan di berbagai provinsi,” kata Chris.
Menurutnya, perekonomian tidak mungkin tetap stagnan dalam waktu yang lama. Mengingat, kejelasan tentang vaksin masih belum ada dan kalaupun sudah ditemukan, proses untuk sampai distribusi akan memakan waktu yang lama. Terlebih, pemulihan ekonomi juga perlu waktu yang lama.
“Karena sekarang ini yang dilakukan parsial, kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan, bank mengeluarkan kebijakan, pemda, pemerintah pisat lakukan langkah-langkah penanganan tapi in general,” ungkapnya.
Selain itu, satgas bantuan sosial juga sangat penting untuk untuk memastikan pengawasan penyaluran dana bansos dapat maksimal.
“Semua orang ini sudah tidak ada income, masa mereka dikasih pilihan tidak makan atau terjangkit, apalagi kalau terjangkit itu resikonya kematian tinggi tetapi kalau dia tidak keluar, dia tidak makan, malah mati juga mati 100%, ya lebih baik melanggar. Sehingga bansos ini penting karena masyarakatnya juga banyak terdampak,” pungkasnya. (INT)
