Kepala Negara ASEAN Komitmen Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

0
5
Hyundai ioniq 5 di ktt asean 2023 (Dok: Hyundai)

KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo NTT telah ditutup secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). KTT ASEAN kali ini dibanjiri kesepakatan, deklarasi dan kerja sama. Baik oleh semua negara anggota ASEAN, maupun antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Salah satu deklarasi yang disepakati antara lain penggunaan kendaraan listrik yang disepakati seluruh kepala negara ASEAN.

Dikutip dari laman resmi ASEAN, para kepala negara ASEAN menyatakan komitmennya untuk Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Regional, guna mencapai target emisi net-zero, dan meningkatkan ketahanan energi di setiap Negara Anggota ASEAN dan di daerah.

“ASEAN berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik regional yang melibatkan seluruh Negara Anggota ASEAN yang mendukung adopsi kendaraan listrik dan peningkatan industri kendaraan listrik di Negara Anggota ASEAN, serta membangun ASEAN sebagai pusat produksi global untuk mendukung industri kendaraan listrik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kawasan,” seperti yang tercantum dalam laman resmi ASEAN.

Dalam pernyataan itu disebutkan pula bahwa kerja sama tersebut bisa melalui kolaborasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, promosi peluang investasi dan peningkatan kesadaran publik, pengelolaan dampak lingkungan secara tepat, penguatan ketahanan energi regional, promosi penggunaan energi terbarukan di sektor mobilitas, secara bertahap meninggalkan kendaraan bermesin pembakaran internal konvensional menjadi kendaraan nol emisi, termasuk kendaraan listrik, dan membahas agenda pembiayaan untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan.

Para pemimpin ASEAN kembali menegaskan komitmennya terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

ASEAN juga menyatakan menghormati perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan keragaman kebijakan serta tindakan yang berhubungan dengan kendaraan listrik di antara negara-negara anggotanya.