Mantan Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen
dieksekusi KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Setelah majelis hakim
Sudira membaca putusan yang berlangsung di pengadilan Tipikor Bandungsetelah
terbukti menerima suap dari sejumlah narapidana.
Wahid dihukum 8 Tahun dan denda Rp 400 juta. Eks Kalapas Sukamiskin itu
dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 Huruf b Undang-undang nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang
nomor 20 tahun 2011 tentang tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto
Pasal 65 ayat (1) KUHP.
“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa 8 tahun penjara dengan denda
Rp 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti kurungan 4
bulan,” ucap Ketua majelis hakim Sudira saat membacakan amar putusan dalam
sidang vonis yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE
Martadinata, Kota Bandung, Senin (8/4/2019).
Wahid Husen menerima suap dari narapidana di Lapas
Sukamiskin, salah satunya dari Fahmi Darmawansyah. Atas pemberian berupa sebuah
mobil, uang dan sejumlah barang tersebut, Fahmi yang merupakan suami dari
Inneke Koesherawati itu mendapatkan sejumlah fasilitas.
Fasilitas yang dimaksud di antaranya bebas keluar-masuk lapas hingga membuat
saung elite yang di dalamnya terdapat ruangan khusus atau dikenal ‘bilik cinta’
yang digunakan untuk berhubungan suami istri. Selain digunakan oleh suami dari
Inneke Koesherawati, bilik cinta itu pun disewakan ke napi lain.
KPK akhirnya mengeksekusi Wahid Husen ke Lapas Sukamiskin.
Selain Wahid, KPK mengeksekusi tiga terpidana lain yakni Fahmi Darmawansyah,
Hendri Saputra, dan Andri Rahmat.
“Hari ini, 25 April 2019, KPK lakukan eksekusi terhadap terpidana korupsi
dalam kasus suap terkait fasilitas di Lapas Sukamiskin ke Lapas
Sukamiskin,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis
(25/4).
“Para terpidana telah sampai di Lapas Sukamiskin sekitar pukul 16.30 WIB
sore tadi dan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan
Tipikor pada PN Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap,” Ujar Febri.
(INT)
