PT Garuda Indonesia (Tbk) tengah terlilit hutang sebesar 70 triliun rupiah. Kondisi keuangan yang kritis ini membuat pemerintah berusaha mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan perusahaan penerbangan dengan service terbaik dan sudah mendapat pengakuan internasional tersebut.
Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Yenny Zannuba Wahid, yang juga putri dari mendiang Presiden Abdurrahman Wahib (Gus Dur) berharap agar Garuda jangan sampai dipailitkan. Dalam cuitan twitternya, Yenny mengatakan saat ini pihaknya sedang bekerja keras agar Garuda Indonesia tidak dipailitkan. Permasalahan yang diwariskan dari Garuda sudah besar.
“Banyak yang tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tidak dipailitkan. Problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien. Namun Garuda adalah national flag carrier kita. Harus diselamatkan. Mohon support dan doanya.”
Yenny menjelaskan penanganan kasus korupsi sedang berjalan, sudah ditangani penegak hukum. Tapi efeknya masih dirasakan, karena menyangkut kontrak jangka panjang yang harus dinegosiasikan, plus pembelian alat produksi yang tidak efisien, misalnya pesawat yang tidak pas untuk kebutuhan maskapai. Selain itu dia menceritakan waktu dirinya masih pada jajaran komisaris, utang Garuda sudah lebih dari Rp 20 triliun. Ditambah dengan pandemi, makin memperparah kondisi perusahaan.
Setiap terbang pasti rugi besar, demi penumpang. Kami terapkan social distancing meskipun biaya kami jadi dua kali lipat, dengan revenue turun 90%. Sudah jatuh tertimpa tangga juga,” jelasnya.
Yenny juga menjelaskan strategi yang sedang dilakukan perusahaan saat ini adalah restrukturisasi utang dan biaya. Termasuk dalam renegosiasi leasing contract, hingga mengembalikan pesawat yang tidak terpakai, mengingat penggunaan saat ini sudah menurun.
Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Peter F. Gontha mengungkapkan 7 penyebab keuangan Garuda dalam kondisi kritis. Sejumlah penyebab yang menjadi sorotan di antaranya keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak tanpa koordinasi dan tanpa melibatkan Dewan Komisaris. Komisaris Garuda Indonesia Peter F. Gontha melalui akun Facebooknya, merilis surat kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia yang berisi permohonannya kepada para anggota Komisaris.
Dalam suratnya, Komisaris Garuda yang baru diangkat dalam RUPS 2020 ini mengungkapkan penyebab kondisi kritisnya keuangan Garuda Indonesia. Dia menyebutkan setidaknya terdapat tujuh hal yang menjadi penyebab kritisnya keuangan emiten berkode GIAA ini.
- Tidak adanya penghematan biaya operasional antara lain GHA.
- Tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor.
- Tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbangan atau rute yang merugi.
- Arus kas manajemen yang tidak dapat dimengerti.
- Keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak tanpa koordinasi dan tanpa melibatkan Dewan Komisaris.
- Saran komisaris yang oleh karenanya tidak diperlukan.
- Aktivitas komisaris yang oleh karenanya hanya 5 jam-6 jam per minggu
Dalam suratnya, Gontha juga meminta untuk tidak dibayar honorariumnya mulai Mei 2021 hingga rapat pemegang saham mendatang.
Berdasarkan paparan Kementerian BUMN yang telah disampaikan kepada Dewan Direksi Garuda Indonesia, salah satu opsi itu memungkinkan perusahaan melakukan restrukturisasi dengan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Maskapai anyar tersebut diproyeksikan bakal mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi penerbangan nasional di pasar lokal. Cara yang sama pernah dilakukan Belgia untuk Sabena Airlines dan Swiss untuk Swiss Air.
Menteri BUMN Erick Thohir juga berjanji tidak akan membiarkan permasalahan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berlarut-larut. Ia mengatakan permasalahan Garuda tidak lepas dari kondisi dunia yang dihantam Pandemi Covid-19, sehingga memberi dampak pada industri penerbangan di Indonesia. “Industri penerbangan mau yang punya pemerintah atau swasta sangat terdampak. Tentu kita tidak boleh menutup diri atau berdiam diri, kita harus melakukan terobosan, harus melakukan perbaikan, tidak mungkin didiamkan,” ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Erick yang juga sebagai Ketua Pelaksana KPCPEN ini menuturkan, selain menyiapkan opsi penyelamatan Garuda, pihaknya juga tengah mencari jalan keluar lain untuk mengurangi biaya-biaya.
Salah satunya, dengan melakukan negosiasi kepada pihak yang menyewakan pesawat atau lessor. “Ingat, ada dua kategori lessor, lessor yang sudah terbukti kerja sama dengan direksi Garuda yang melakukan tindak pidana korupsi tapi ada juga lessor yang baik, ketika kita lakukan kerja sama tanpa feedback, tapi itu pun dengan kondisi hari ini kemahalan, jadi kita negoisasi ulang,” jelasnya.
Menurut Erick, potensi perbaikan di tubuh maskapai pelat merah ini sangat terbuka. Dengan begitu, Garuda bisa memanfaatkan potensi untuk bisa memulihkan kondisi keuangannya.
