PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun untuk menyelesaikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target yakni Juni 2023. Permintaan itupun disetujui DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan persetujuan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PT KAI telah menyelesaikan audit BPKB serta Komite Proyek KCJB atas cost overrun.
Tambahan suntikan modal negara itu dibutuhkan untuk setoran modal Indonesia pada ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, di mana konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60 persen saham.
PMN itu turun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai pimpinan konsorsium. Gunanya, untuk membantu pembayaran biaya bengkak atau overrun cost sebesar US$1,449 miliar atau setara Rp21 triliun lebih. “Sehingga total kebutuhan Rp21,4 triliun ini apabila dipenuhi maka proyek akan selesai dari sisi pembiayaan,” ujar Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.
Adapun, riwayat pembengkakan biaya proyek kereta cepat dari hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 9 Maret 2022. BPKP menemukan biaya proyek bengkak sebesar US$1,176 miliar. Kemudian, hasil review kedua BPKP pada 15 September 2022 menemukan adanya tambahan biaya bengkak lagi sekitar US$277 miliar. Penyebab biaya bengkak terkait dengan biaya perpajakan dan relokasi sejumlah fasilitas umum. Alhasil, hasil review BPKP menemukan overrun cost proyek KCJB US$1,449 miliar atau Rp21,4 triliun, dan telah selesai dibahas oleh Komite Kereta Cepat.
Komite tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan skema pembiayaannya, Indonesia harus menyetorkan modal Rp3,2 triliun untuk ekuitas KCIC atau setara dengan 60 persen yang harus dibayarkan. Sisa 40 persen dibayarkan oleh China. Selain dari ekuitas, pembayaran sebesar 75 persen akan berasal dari pembiayaan kredit yang akan diajukan kepada China Development Bank (CDB). Nilainya setara dengan sekitar Rp16 triliun. “Dukungan percepatan proses pengajuan PMN ini dicairkan selambat-lambatnya Desember 2022 dengan mempertimbangkan kepastian struktur pendanaan dan estimasi cashflow KCIC pada akhir 2022 yang dampat berdampak pada progres rencana commercial operation date Juni 2023,” jelas Didiek.
