Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Selain Indonesia, ada China, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang ‘naik level’ jadi negara maju.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bergantinya status Indonesia sebagai negara maju hanya berpengaruh kepada tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara untuk eksportir (Countervailing Duties/CVDs).
Meski begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut CVD’s tidak akan berdampak terlalu besar terhadap perdagangan Indonesia lantaran tidak banyak komoditas yang menikmati fasilitas tersebut.
“Sebenarnya kalau dilihat dari pengumuman itu lebih ke Countervailing Duty. Jadi skopnya itu sangat spesifik untuk CVDs dan CVDs selama ini di Indonesia hanya sekitar 5 komoditas yang menikmati itu. Jadi sebetulnya nggak terlalu besar sekali pengaruhnya kepada perdagangan kita,”
Selain itu, Sri Mulyani bilang, tidak ada pengaruh lain dengan Indonesia menjadi negara maju. Termasuk isu akan kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS).
Sementara itu Peneliti Senior Integritas Studies Centre (ISC) DR Jafar Sidiq bahwa posisi Indonesia naik peringkat dari negara berkembang menjadi negara maju tentunya berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat namun sepertinya tidak demikian dikarenakan masih banyak masyarakat kita yang masih miskin, bahkan beberapa di daerah yang dekat Jakarta saja masih belum mendapatkan listrik.
“Dekat Jakarta saja masih ada yang belum kena listrik, gimana mau dibilang maju, mungkin Amerika bilang demikian biar nga subsidi saja” Ujar Jafar Sidik yang juga dosen di UNTAR dan UNLA, kepada redaksi, selasa 25/02/2020. (CPK)
